Berita

Aktivis kemanusiaan dan HAM, Natalius Pigai/Net

Politik

Tolak Putin ke Papua, Natalius Pigai: Dia Penjahat HAM!

SABTU, 02 APRIL 2022 | 01:21 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Rencana Gubernur Papua Lukas Enembe mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin berkunjung ke Bumi Cendrawasih ditentang aktivis kemanusiaan Natalius Pigai.

Penolakan Pigai ini lantaran, rencana kedatangan Putin menghadiri Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali di tengah invasi Rusia ke Ukraina yang hingga saat ini masih berjalan, dan itu dianggap sebagai pelanggaran HAM.

Lalu menurut Pigai, apa yang diinginkan Gubernur Lukas dengan mengundang Putin Papua merupakan keinginan pemerintah Jokowi. Sementara rakyat Papua, Pigai mengklaim, mengharamkan Putin menginjakan kakinya di Indonesia.


“Itu sikap Pemerintah Jokowi karena Gubernur wakil Pemerintah Pusat. Tetapi Rakyat Papua menolak tegas Putin karena melanggar HAM di Ukraina,” kata Pigai dalam unggahanya di Twitter, Jumat (1/4).

“Tidak mungkin Papua korban HAM atas kematian ribuan orang undang seorang Penjahat. Jangankan Papua, G20 saja kami tolak hadir,” tambah Pigai menekankan.

Kedatangan Putin ke Bali memang menuai pro kontra. Sebab, muncul desakan mengeluarkan Rusia dari G20 akibat serangan ke Ukraina. Untuk hal itu, China pasang badan untuk Rusia. Presiden Xi Jinping menolak keras seruan mengeluarkan Rusia dari G20.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya