Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate/Net
Perayaan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-89 tahun 2022, didorong Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, untuk dijadikan momentum transformasi siaran televisi analog menjadi digital.
Johnny bahkan meminta kepada lembaga penyiaran publik dan swasta agar memastikan ketersediaan set top box. Tujuannya, supaya transformasi siaran televisi melalui program Analog Switch Off (ASO) bisa berjalan dengan baik.
"Hari ini hari yang luar biasa, hari ulang tahun lembaga penyiaran dan harus kita pastikan tersedianya perangkat penerima yang baik yaitu
set top box bagi televisi masyarakat yang belum memenuhi persyaratan TV digital," ujar Johnny saat menghadiri Puncak Peringatan Harsiarnas ke-89 Tahun 2022 di The House Convention Hall, Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/4).
Johnny menyatakan, kesuksesan program ASO menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah, penyelenggara
multiplexing, lembaga penyiaran serta masyarakat. Menurutnya, salah satu faktor penting penentu keberhasilan ASO dengan ketersediaan infrastruktur digital
broadcasting, yaitu
multiplexing (MUX) dan infrastruktur digital yang memadai.
"Kepada tujuh penyelenggara
multiplexing, saya tentu berharap demi suksesnya digital
broadcasting di Indonesia agar memastikan infrastruktur
multiplexing tersedia dengan baik," harapnya.
Johnny menjelaskan, amanat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, menugaskan lembaga penyiaran dan penyelenggara
multiplexing untuk memastikan ketersediaan STB bagi keluarga miskin atau pemilik televisi nondigital di Indonesia.
"Saya perlu tegaskan ini, komitmen inilah yang akan menentukan sukses atau tidaknya ASO broadcasting Indonesia," terangnya.
Dalam PP 46/2021, lanjut Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini, pemerintah ditugaskan untuk membantu penyediaan STB dalam program ASO. Oleh karena itu, Johnny mendorong agar lembaga penyiaran di Indonesia membantu masyarakat untuk menyongsong era digital.
"Penyelenggara
multiplexing yang telah mendapat kewenangan tata kelola
multiplexing, baik LPP TVRI maupun tujuh LPS untuk memastikan perangkat televisi yang belum memenuhi persyaratan DVBT2 atau TV digital segera terpasang dan siap untuk ikut bersama-sama menyongsong era baru digitalisasi pertelevisian nasional kita," tandasnya.
