Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net
Naiknya barang-barang kebutuhan pokok tentu membuat rakyat semakin terpuruk. Teranyar, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan dalih menyesuaikan harga minyak dunia yang semakin melonjak.
Menurut pandangan pengamat politik Jamiuddin Ritonga, kenaikan sejumlah harga komuditas pangan dan migas akan membuat rakyat semakin frustasi.
"Sebagian besar rakyat semakin tak mampu memenuhi sandang dan pangannya,†ucap Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/4).
Jamliuddin mengingatkan sejarah politik di Asia Tenggara, permasalahan pangan kerap membuat kegaduhan sosial yang kemudian diikuti kekisruhan politik. Hal ini tentu harus ditanggulangi pemerintah dengan baik jika tidak ingin melihat rakyat marah.
"Revolusi sosial kerap terjadi karena permasalahan perut rakyatnya. Karena itu, permasalahan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dapat berdampak terhadap perut rakyat. Kalau hal ini terjadi, amarah rakyat akan sulit diatasi,†tegasnya.
Selain itu, Jamiluddin memandang kondisi serba sulit ini pun makin membuat wacana penambahan masa jabatan presiden tidak relevan..
"Kondisi tersebut juga membantah kelayakan wacana presiden tiga periode. Tak ada bukti empiris yang meyakinkan pemerintah ini akan mampu memulihkan ekonomi,†katanya.
"Janji pertumbuhan ekonomi 8 persen juga tak pernah terealisir. Karena itu, tak ada prestasi membanggakan sehingga diperlukan presiden tiga periode,†imbuhnya.
Maka seharusnya, kata Jamiluddin, Presiden Joko Widodo lebih baik fokus kerja untuk mengatasi permasalahan dalam negeri jelang akhir masa jabatannya.
"Jadi, pemerintahan Jokowi lebih baik
concern memyelesaikan masa baktinya hingga 2024. Bila terus diganggu dengan wacana presiden tiga periode, maka situasi ekonomi dan politik akan semakin dalam ketidakpastian,†tutupnya.
