Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Sembako dan BBM Meroket, Presiden Tiga Periode Semakin Tidak Relevan

JUMAT, 01 APRIL 2022 | 10:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Naiknya barang-barang kebutuhan pokok tentu membuat rakyat semakin terpuruk. Teranyar, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan dalih menyesuaikan harga minyak dunia yang semakin melonjak.

Menurut pandangan pengamat politik Jamiuddin Ritonga, kenaikan sejumlah harga komuditas pangan dan migas akan membuat rakyat semakin frustasi.

"Sebagian besar rakyat semakin tak mampu memenuhi sandang dan pangannya,” ucap Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/4).


Jamliuddin mengingatkan sejarah politik di Asia Tenggara, permasalahan pangan kerap membuat kegaduhan sosial yang kemudian diikuti kekisruhan politik. Hal ini tentu harus ditanggulangi pemerintah dengan baik jika tidak ingin melihat rakyat marah.

"Revolusi sosial kerap terjadi karena permasalahan perut rakyatnya. Karena itu, permasalahan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dapat berdampak terhadap perut rakyat. Kalau hal ini terjadi, amarah rakyat akan sulit diatasi,” tegasnya.

Selain itu, Jamiluddin memandang kondisi serba sulit ini pun makin membuat wacana penambahan masa jabatan presiden tidak relevan..

"Kondisi tersebut juga membantah kelayakan wacana presiden tiga periode. Tak ada bukti empiris yang meyakinkan pemerintah ini akan mampu memulihkan ekonomi,” katanya.

"Janji pertumbuhan ekonomi 8 persen juga tak pernah terealisir.  Karena itu, tak ada prestasi membanggakan sehingga diperlukan presiden tiga periode,” imbuhnya.

Maka seharusnya, kata Jamiluddin, Presiden Joko Widodo lebih baik fokus kerja untuk mengatasi permasalahan dalam negeri jelang akhir masa jabatannya.

"Jadi, pemerintahan Jokowi lebih baik concern memyelesaikan masa baktinya hingga 2024. Bila terus diganggu dengan wacana presiden tiga periode, maka situasi ekonomi dan politik akan semakin dalam ketidakpastian,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya