Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dalam negeri akan digenjot pemerintah melalui kebijakan yang mempermudah dalam hal perizinan berusaha.
Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajarannya di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan hal tersebut, saat membuka Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (28/3).
"Saya minta kepada jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah untuk bekerja keras memperbaiki ekosistem usaha. Perizinan-perizinan harus terus dipermudah, akses terhadap permodalan juga harus diperluas, inovasi dan teknologi harus terus diperkuat, dan produk-produk UMKM kita harus semakin kreatif dan menarik," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, banyak negara lain yang mendorong pelaku usahanya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital dalam berusaha. Hingga kini, Jokowi menilai jumlah UMKM Indonesia yang masuk ekosistem digital atau
marketplace belum maksimal.
"Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Kita harus membanjiri
marketplace. UMKM, koperasi harus membanjiri
marketplace dengan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM kita," katanya.
Maka dari itu, Jokowi memastikan langkah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan mendukung pengembangan UMKM dari hulu hingga ke hilir, meskipun dia akui bahwa hingga hari ini masih ada yang perlu diperbaiki.
"Kita harus benahi dari hulu sampai hilir, produk-produk UMKM harus semakin berkualitas, harus semakin kompetitif. Kita harus benahi sama-sama
packaging-nya atau kemasannya dan
branding-nya," tuturnya.
"Saya telah menandatangani Perpres 2/2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024. Saya ingin ekosistem kewirausahaan nasional kita semakin membaik, dan akan lahir lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang baru, produktif, kreatif, siap memajukan UMKM Indonesia dan bersaing di pasar global," demikian Jokowi.
