Berita

Gedung apartemen di Mariupol yang menjadi sasaran serangan Rusia/Net

Dunia

Ribuan Penduduk Mariupol Dideportasi ke Rusia, Ukraina Desak Dunia Hentikan Mesin Perang Mematikan Moskow

SABTU, 26 MARET 2022 | 16:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tentara Rusia telah secara paksa mendeportasi sekitar 6.000 penduduk Mariupol ke kamp penyaringan Rusia untuk digunakan sebagai sandera politik untuk menekan Ukraina.

Begitu disampaikan Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan yang diterima redaksi.

"Menurut informasi yang tersedia, tentara Rusia telah secara paksa mendeportasi sekitar 6.000 penduduk Mariupol ke kamp penyaringan Rusia untuk digunakan sebagai sandera dan memberikan lebih banyak tekanan politik ke Ukraina," kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam pernyataannya pada Kamis (24/3).


Kementerian menjelaskan bahwa Rusia telah memulai tahap baru teror terhadap kota Mariupol.

"Penduduk yang selamat dari pemboman Rusia dan penembakan artileri sekarang sedang dideportasi paksa ke Rusia. Sekitar 15.000 penduduk distrik Tepi Kiri Mariupol berada dalam bahaya besar. Penjajah Rusia memaksa mereka untuk pindah ke Rusia. Para penyerbu menyita paspor orang dan dokumen identitas lainnya," kata Kementerian Luar Negeri Ukraina.

Menurut pernyataan tersebut, secara paralel, angkatan bersenjata Rusia menembaki para penduduk yang mencoba meninggalkan Mariupol ke wilayah Ukraina yang tidak diduduki.

"Pasukan Rusia terus menahan konvoi bus kemanusiaan, yang beberapa hari lalu tiba untuk warga Mariupol dari Zaporizhia," katanya.

Tindakan yang dilakukan Rusia, kata kementerian, merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan perang, norma-norma hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa.

Terakhir Kementerian Luar Negeri dalam pernyataannya menekankan kembali agar masyarakat internasional menerapkan sanksi baru yang keras terhadap Rusia untuk menghentikan mesin perangnya yang mematikan, serta menghentikan hubungan bisnis dengan perusahaan negara itu untuk menghentikan pembiayaan perangnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Iran Ancam Gunakan Segala Cara untuk Hadapi Agresi AS

Minggu, 02 Agustus 2026 | 16:01

Serangan Israel Luluhlantakkan Gudang Obat Rumah Sakit Gaza

Minggu, 02 Agustus 2026 | 15:25

GP Al-Washliyah Dukung Kapolri Jadikan Semangat Hoegeng Budaya Kerja Polri

Minggu, 02 Agustus 2026 | 15:12

Kemensos Terbitkan Kartu Penyandang Disabilitas Virtual

Minggu, 02 Agustus 2026 | 15:04

PM Thailand Dijadwalkan Kunjungi Indonesia pada 3-4 Agustus

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:45

Bea Cukai Bongkar Dua Kontainer Berisi 7,8 Juta Batang Rokok Ilegal di Sulsel

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:43

BRI Peduli Bantu Peternak Sapi Perah Malang Naik Kelas Lewat Klaster Unggulan

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:33

AS Terapkan Deposit Visa untuk 50 Negara hingga Rp360 Juta

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:22

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Berawal dari Keresahan, Rabundo Tembus Pasar Nasional Berkat Pendampingan BRI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:03

Selengkapnya