Presiden Jokowi saat memberi arahan untuk membeli produk dalam negeri/Ist
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menumpahkan kekecewaannya di hadapan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIM), kepala daerah, dan direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3).
Jokowi mengaku jengkel karena setelah dirinya mengecek secara detail sejumlah komponen barang di suatu kementerian, hasilnya banyak barang yang justru dibeli dari luar negeri.
Dalam catatan Jokowi, anggaran modal pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun. Kemudian pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun.
Menurutnya, apabila ada sebanyak 40 persen uang dari anggaran tersebut yang dibelanjakan produk-produk buatan dalam negeri, maka itu bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena dia memperkirakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa berkontribusi 1,71 persen, dan BUMN 0,4 persen.
"Tidak usah cari investor, diam saja tapi kita konsisten beli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok tidak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," heran Jokowi.
Di sisi lain, fakta berbeda justru dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan ini ternyata telah berkomitmen membelanjakan produk dalam negeri sebesar Rp 5,182 triliun.
Angka belanja produk dalam negeri ini merupakan bentuk komitmen tertinggi untuk kategori Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, komitmen ini disampaikan dalam Pelaksanaan Business Matching Pengadaan Produk dalam Negeri dan UMKM yang diselenggarakan pada 22-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali.
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, pelaku industri, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada Tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp11,3 triliun. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 10,1 triliun," kata Elisabeth seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (25/3).
Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang akan mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Sejak tahun 2020 kami sudah mewajibkan belanja makan minum rapat seluruh Perangkat Daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur yang terdaftar di platform e-Order. Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dan KPI Dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk,†kata Elisabeth.
Upaya peningkatan produk dalam negeri tidak hanya berfokus pada belanja pemerintah, melainkan juga melalui pemberdayaan pelaku usaha dan pemasaran produk dalam negeri. Harapannya, budaya penggunaan produk dalam negeri khususnya produk UMKM dapat diterapkan oleh seluruh warga Jakarta.
