Berita

Juru bicara presiden Turki, Fahrettin Altun/Net

Dunia

Turki Tolak Permintaan AS untuk Kirim Rudal S-400 buatan Rusia ke Ukraina

JUMAT, 25 MARET 2022 | 06:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Saran Washington agar Ankara mentransfer sistem rudal pertahanan udara S-400 buatan Rusia ke Ukraina dengan imbalan pesawat tempur F-35 dan baterai rudal Patriot dari AS, ditolak Pemerintah Turki.

Penolakan tersebut disampaikan juru bicara presiden, Fahrettin Altun dalam sebuah catatan yang ditujukan ke Wall Street Journal (WSJ) pada Rabu (23/3) waktu setempat.

“Tanggung jawab Barat dan khususnya AS, untuk menormalkan hubungan dengan Turki,” tulis Altun, seperti dikutip dari RT, Kamis (24/3).


"Apa yang harus dilakukan Barat adalah mengirimkan jet tempur F-35 dan baterai Patriot ke Turki tanpa prasyarat," lanjutnya.

Juru bicara itu menulis bahwa penghapusan Turki dari program F-35 pada 2019 adalah sesuatu yang melanggar hukum.

AS menolak untuk mengirimkan pesawat yang dijanjikan setelah Ankara menolak permintaannya untuk membatalkan pembelian S-400.

Pernyataan Aaltun menanggapi op-ed Wall Street Journal yang diterbitkan minggu lalu, yag isinya meminta Ankara untuk memberikan S-400-nya ke Kiev sehingga mereka dapat menggunakannya untuk menembak jatuh pesawat Rusia.  

Paul Kolbe, seorang sarjana di Belfer Center for Science and International Affairs di Harvard Kennedy School dan mantan agen CIA, menulis bahwa Turki bisa mendapatkan pengiriman F-35 yang sekarang sudah mati dari AS kembali ke jalurnya, serta baterai Patriot untuk pengganti S-400.  

Kolbe lebih lanjut berpendapat itu akan menjadi 'simbolis' bagi rudal buatan Rusia untuk menghancurkan pesawat Rusia.

Reuters melaporkan pada hari Senin bahwa para pejabat AS secara informal mengajukan gagasan transfer sistem rudal buatan Rusia ke Ukraina selama perjalanan Wakil Menteri Luar Negeri Wendy Sherman ke Turki bulan ini.

Baik Ankara maupun Washington belum mengomentari masalah ini.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya