Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov/Net
Negara-negara Barat berusaha mempolitisasi krisis Ukraina. Membuat seolah apa yang terjadi di Ukraina saat ini murni kesalahan Rusia, dan berusaha menciptakan sentimen anti-Rusia.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan hal itu selama pertemuannya dengan Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Peter Maurer di Moskow pada Kamis (24/3), menunjukkan bahwa situasi kemanusiaan di Ukraina timur terus memburuk selama delapan tahun terakhir.
Ukraina telah melanggar perjanjian Minsk yang mengatur penghentian pertempuran di Donbas. Lavrov menekankan bahwa Barat telah melupakan apa yang telah dilakukan Ukraina ketika mereka menghancurkan pemukiman, rumah sakit, dan sekolah di Donbas, juga mengorbankan nyawa ribuan warga sipil sejak bertahun-tahun lalu.
Lavrov mengajak orang untuk menyimak sikap negara-negara Barat yang selama ini berusaha mempolitisasi situasi saat ini untuk melawan Rusia.
"Bukti lain dari itu muncul kemarin selama pemungutan suara pada resolusi yang diajukan oleh Rusia, yang – jika disahkan – telah membantu memecahkan banyak masalah di lapangan, termasuk yang dihadapi tim ICRC di Ukraina," kata Lavrov, seperti dikutip dari TASS.
Lavrov menegaskan kembali bahwa Moskow peduli untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan di Ukraina, terutama mengevakuasi warga sipil dan memberikan bantuan kemanusiaan.
Ia berharap bahwa kunjungan Presiden ICRC akan membantu mencapai harapan Rusia.
Pada gilirannya, Maurer memuji dukungan Rusia kepada ICRC, selama tahun-tahun perang di Donbas terutama dalam kaitannya dengan upaya kemanusiaan yang dilakukan untuk melindungi warga sipil.
Presiden ICRC menyarankan untuk fokus pada tiga poin yang mencakup memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan, meningkatkan infrastruktur logistik yang berafiliasi dengan Palang Merah di Rusia, serta meningkatkan efisiensi Komite di Donbas dan wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali pasukan Rusia.
Dewan Keamanan PBB pada Rabu (23/3) gagal meloloskan rancangan resolusi Rusia tentang situasi kemanusiaan di Ukraina, yang disponsori bersama oleh Belarus, Korea Utara dan Suriah.
Rusia dan China memberikan suara mendukung dokumen tersebut, sementara 13 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya (Prancis, Inggris, AS, India, Irlandia, Kenya, Meksiko, Norwegia, Albania, Brasil, Gabon, Ghana, dan UEA) abstain dari pemungutan suara.
Agar sebuah resolusi dapat disahkan, perlu didukung oleh setidaknya sembilan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, tanpa salah satu dari lima anggota tetap menggunakan hak veto mereka.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menuduh mereka yang abstain, melakukannya 'karena alasan politik'. Moskow sendiri telah berusaha untuk menghindari politisasi situasi ketika mengerjakan dokumen tersebut dan menyerukan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada semua pihak, tetapi Barat justru menyalahkan Rusia.
Duta Besar Zhang Jun yang mendukung resolusi itu mengatakan Beijing memiliki harapan bahwa harus ada gencatan senjata segera.
