Berita

Kelompok Cipayung Plus di undang ke Istana Negara/Net

Politik

Undang Kelompok Cipayung Plus ke Istana, Jokowi Ingin Bungkam Suara Mahasiswa?

RABU, 23 MARET 2022 | 17:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumpulkan simpul-simpul organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok cipayung plus di Istana Negara.

Hadir diantaranya, Ketum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Berikutnya Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Perhimpunan Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).


Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, dikumpulkannya simpul mahasiswa ke Istana Negara itu diduga Jokowi ingin membungkam suara kritis mahasiswa. Pasalnya, kata Ujang belakangan Jokowi diserang berbagai isu miring, sehingga harus mengumpulkan organisasi mahasiswa.

"Mungkin kemarin-kemarin masyarakat banyak yang mengkritik Jokowi, karen isu soal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan Jokowi mendapatkan tone negatif dari publik terkait isu tersebut,” kata Ujang saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/3).

Dia menambahkan dikumpulkannya organisasi massa di istana negara tersebut dinilainya sebagai cara Jokowi untuk menetralisir isu yang berkembang saat ini yang menyudutkan presiden dua periode itu.

"Mungkin saja, karena ingin menetralisir keadaan atau ingin isunya cepat berlalu, maka membutuhkan ormas-ormas. Karena kita tahu, banyak dari rakyat yang melek politik itu terafiliasi atau jadi anggota ormas tertentu,” katanya.

Selain itu, kata Ujang, pertemuan Jokowi dengan ormas tersebut bisa diartikan hanya sebatas pertemuan biasa yang dilakukan pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyatnya.

"Atau pertemuan itu bisa juga silaturahmi biasa,” tutupnya.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya