PM Ismail Sabri: Malaysia dan Vietnam Menentang Sanksi Terhadap Rusia

Malaysia dan Vietnam termasuk negara yang tidak mendukung sanksi terhadap Rusia. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan kepada wartawan Selasa (22/3) setelah kunjungannya ke Hanoi, bahwa kedua negara akan berada pada posisi netral untuk masalah krisis Ukraina.  

"Kami membahas konflik Rusia-Ukraina dan sepakat bahwa Malaysia dan Vietnam akan tetap netral dalam masalah ini," katanya, seperti dilaporkan kantor berita Bernama.

“Mengenai sanksi terhadap Rusia, kami tidak mendukung mereka,” sambungnya. Menegaskan bahwa Malaysia dan Vietnam hanya mengakui pembatasan yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB.

Malaysia dan Vietnam tidak mendukung agresi terhadap negara berdaulat, tetapi kedua negara juga bukan pihak yang menyukai 'campur tangan' terhadap konflik antar negara.

"Kami mengharapkan resolusi diplomatik dari krisis di Ukraina," tambah Perdana Menteri.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada 24 Februari bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala republik Donbass, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang "yang telah menderita pelecehan dan genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun." Pemimpin Rusia menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.

Ketika mengklarifikasi perkembangan yang sedang berlangsung, Kementerian Pertahanan Rusia meyakinkan bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada operasi penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina.

Setelah itu, AS, UE, Inggris, dan sejumlah negara lain memberlakukan sanksi terhadap warga dan perusahaan Rusia.