Sejumlah pengamat China mengomentari pernyataan terbaru dari Komandan Indo-Pasifik AS Laksamana John C. Aquilino yang mengklaim pada Minggu (19/3), bahwa China telah melakukan militerisasi setidaknya tiga dari beberapa pulau yang dibangunnya di Laut China Selatan di dekat Kepulauan Nansha.
Bagi para pengamat, Kepulauan Nansha dan perairan yang berdekatan adalah wilayah China, oleh karena itu mereka memiliki kedaulatan atas pulau-pulau tersebut.
"Adalah hak China untuk membangun fasilitas yang diperlukan di wilayahnya sendiri untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial, seperti halnya negara lain," kata Ding Duo, wakil direktur Pusat Penelitian untuk Hukum dan Kebijakan Laut di Institut Nasional China untuk Studi Laut China Selatan, seperti dikutip dari
Global Times, Selasa (22/3).
"Pendorong militerisasi terbesar di Laut Cina Selatan adalah AS, karena militer AS telah sering melakukan operasi militer di Laut Cina Selatan bahkan jika negara itu jauh dari kawasan itu," kata Ding.
"Tidak masuk akal jika AS melarang China untuk mengerahkan fasilitas militer defensif di wilayahnya sendiri, sementara pada saat yang sama AS mengirim kapal perang dan pesawat tempur ke depan pintu China di Laut China Selatan setiap hari," lanjutnya.
Pernyataan Ding merujuk pada kejadian tahun 2021, di mana pesawat mata-mata besar AS melakukan sekitar 1.200 serangan udara jarak dekat di China, dengan beberapa di antaranya mendekati 20 mil laut dari garis dasar teritorial daratan China.
Kelompok penyerang kapal induk AS dan kelompok siap amfibi memasuki Laut Cina Selatan 13 kali, lebih dari dua kali lipat kegiatan tahun 2020, dan setidaknya 11 kapal selam serangan bertenaga nuklir AS terlihat di atau dekat Laut Cina Selatan, termasuk kelas Seawolf USS Connecticut, yang mengalami kecelakaan di kawasan itu, menurut pemantauan Inisiatif Penyelidikan Situasi Strategis Laut China Selatan, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Beijing.
Kapal perang AS juga berulang kali masuk tanpa izin ke perairan teritorial China di Laut China Selatan, yang menyebabkan tindakan balasan oleh Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) untuk memperingatkan mereka agar pergi.
"China perlu membuat konstruksi yang tepat untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan integritas teritorial, dan AS tidak memiliki hak untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab mengenai hal ini," kata Fu Qianshao, seorang ahli militer China, mencatat bahwa AS telah menjadikan Guam sebagai pangkalan militer pulau terbesar di dunia, dan juga membangun banyak pangkalan militer di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan.
Para analis mengatakan AS menggunakan logika rouge dan menerapkan standar ganda, yang tidak masuk akal.
"Terlepas dari krisis Ukraina yang sedang berlangsung, AS masih meningkatkan situasi di Laut Cina Selatan, yang merupakan cerminan bahwa AS telah mengarahkan perhatiannya dengan kuat di kawasan Indo-Pasifik," kata Ding.
Ding mencatat, selain meningkatnya aktivitas militer AS di Laut Cina Selatan, termasuk latihan, operasi pengintaian, dan pertukaran militer dengan negara-negara di kawasan itu, AS juga dapat mencoba untuk menimbulkan masalah dalam opini publik internasional dan bidang diplomatik.
"Itu bisa seperti apa yang telah dilakukan AS dengan Ukraina, karena dapat mencari perwakilan di kawasan itu untuk memimpin dari depan dalam menghadapi China, dengan yang lain mengikuti," prediksi Ding.
Aquilino membuat pernyataan terbarunya di atas pesawat pengintai P-8A Angkatan Laut AS yang terbang di dekat Kepulauan Nansha, termasuk Meiji, Zhubi dan Yongshu.
"Dengan terbang secara pribadi ke Laut China Selatan bersama para jurnalis, Aquilino sedang melakukan lelucon politik untuk menarik perhatian dan sekali lagi membangun ketegangan di kawasan itu setelah dunia mengalihkan pandangannya ke Eropa," kata pakar militer China lainnya yang meminta anonimitas.
"China harus memberikan perhatian yang tinggi terhadap situasi tersebut, dan tidak boleh membiarkan AS meniru krisis Ukraina di Laut China Selatan," kata Fu.
