Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Politik

Gatot Nurmantyo: Logika Legislatif dan Eksekutif Senang Jika Pemilu Ditunda untuk Langgengkan Kekuasaannya

JUMAT, 18 MARET 2022 | 22:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan orang yang menginginkan penundaan Pemilu memiliki logika berpikir ingin berkuasa secara terus menerus untuk kepentingannya sendiri.

"Logika berpikirnya begini, kalau saya sebagai anggota DPR tentunya dengan perpanjangan 3 tahun, logika berpikir saya ya senang dong,” ucap Gatot saat ditemui Kantor Berita Politik RMOL di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (18/3).

Menurutnya, eksekutif dan legislatif yang mewacanakan penundaan Pemilu berpikir tidak akan mengeluarkan uang terlalu banyak. Sebab, dua tahun penundaan merupakan waktu yang singkat untuk menggelontorkan uang untuk kepentingan politik.


"Tidak usah keluarkan duit untuk kampanye, saya tambah 3 tahun posisi saya tidak berubah kan sama-sama senang, DPR juga senang yang senep kan rakyat seperti itu logika berpikirnya,” katanya.

"Jadi kalau sekarang ini pakai gampang-gampang sajalah ngelihatnya, kalau seperti itu,” imbuhnya.

Pihaknya menambahkan, jika ada perpanjangan masa jabatan presiden, pasti ada dukungan langsung di legislatif dalam hal ini DPR, MPR dan DPD RI.

Secara logika, kata Gatot, akan membuat senang para politisi yang berkuasa, sehingga akan menambahkan masa jabaatannya lagi hingga lima tahun atau tiga periode.

"Maka kalau ada perpanjangan pasti ada dukungan dari DPR, kalau tidak, tidak mungkin. Logika berpikir saya sebagai anggota DPR yang nikmat-nikmat saja tidak usah kampanye tidak usah apa, tambah 3 tahun nanti tambah lagi 2 tahun,” ucapnya.

Gatot justru mempertanyakan kepada para wakil rakyat dan juga pejabat tinggi negara yang meminta penundaan Pemilu. Atas dasar apa mereka bisa duduk nyaman di kursi jabatannya saat ini.

“Sekarang ini yang perlu ditanyakan adalah DPR itu bisa duduk di situ oleh siapa? kan saya bilang mereka yang senang rakyat yang senep. Berarti kalau dia duduk di situ mendukung pertambahan itu menggunakan legalitasnya sebagai apa suara rakyat atau suara pribadi masing-masing?” tanyanya.

“Pasti Mereka pun berpikir oh nanti akan dipilih oleh rakyat karena dia bertahan dengan kehendak rakyat dan konstitusi Nah sekarang kan sudah muncul jangan pilih partai ini  maka mereka berpikir untuk membuat partai baru itu bisa terjadi,” tutupnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya