Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu/Net
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diminta untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai pembantu Presiden.
Pasalnya, Luhut belakangan disorot setelah melemparkan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 yang berimplikasi secara politik. Padahal, politik praktis merupakan ranah dari partai politik.
Begitu pesan dari anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu saat mengajukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI masa persidangan IV tahun 2021-2022, pada Selasa (15/3).
"Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan tupoksinya, ranah politik itu ranah partai politik," tegas Masinton di Ruang Paripurna II, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Masinton menyebut, dengan santernya wacana penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan oleh pejabat tinggi negara, seolah mengindikasikan negara ingin diatur oleh segelintir orang.
"Ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang," tegas aktivis '98 itu.
Selain itu menurut Masinton, adanya wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilemparkan oleh pejabat tinggi negara dan beberapa ketua umum parpol seolah demokrasi yang telah diperjuangkan melalui reformasi 1998 ingin dicabut.
"Saya melihat ada indikasi penyabutan demokrasi, demokrasi yang saya rasakan hari ini didesain dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan," keluhnya.
Atas dasar itu, mantan Ketua Umum Repdem ini meminta DPR untuk mengingatkan pejabat tinggi negara hingga parpol agar tidak menciderai demokrasi.
"Ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen-elemen dalam pemerintah. Kalau ini kita dibiarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," pungkasnya.
