Berita

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto/Net

Politik

Rizal Ramli: Andi Widjajanto Harus Beri Penjelasan Soal Big Data Sumber Hoax Pejabat

SENIN, 14 MARET 2022 | 19:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Nama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto ikut disebut terlibat dalam menyusun kajian perubahan masa jabatan presiden. Kajian disajikan lewat Laboratorium 45 atau Lab-45 dan diduga digunakan para elite untuk memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Meski Andi Widjajanto telah membantah kabar tersebut, tokoh nasional DR. Rizal Ramli tetap meminta yang bersangkutan untuk menjelaskan data yang dirangkum oleh Lab-45.

Sebagaimana diberitakan Tempo, ada dua salinan kajian dari Lab-45. Pertama berjudul "Presiden Tiga Periode" dan kedua berjudul "Perubahan Konstitusi dari Masa Jabatan Kepala Pemerintahan".


Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu khawatir data ini memang ada dan digunakan para menteri juga elite koalisi untuk menyokong wacana penundaan pemilu. Apalagi teranyar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut mengklaim ada big data yang memperlihatkan kecenderungan rakyat ingin pemilu ditunda.

“Gubernur Lemhannas yang baru Andi Widjajanto harus diminta penjelasan soal big data Lab-45, yang jadi sumber hoax pejabat,” tegasnya kepada redaksi, Senin (14/3).

Bagi Rizal Ramli, para pejabat yang mengusung penundaan pemilu sudah salah kaprah dalam membaca atau memahami sebuah data. Apalagi memahami keabsahan data tersebut.

“Ini contoh halu tingkat dewa. Cuma ngerti sedikit istilah big data sudah siap nipu publik. Padahal advanced statistics, dynamic simulation aja ora ngerti,” sindirnya.

Jika benar rujukan mereka mengacu pada data Lab-45, maka Rizal Ramli menilainya sebagai sesuatu yang ironis. Sebab lembaga itu menggunakan angka yang sesuai konstitusi negara tapi tidak mencerminkan perilaku sesuai UUD 1945.

“Hasil kerjanya hoax big data, untuk khianati konstitusi dan amanah reformasi. Benar-benar kebablasan,” lanjutnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya