Berita

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto/Net

Politik

Rizal Ramli: Andi Widjajanto Harus Beri Penjelasan Soal Big Data Sumber Hoax Pejabat

SENIN, 14 MARET 2022 | 19:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Nama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto ikut disebut terlibat dalam menyusun kajian perubahan masa jabatan presiden. Kajian disajikan lewat Laboratorium 45 atau Lab-45 dan diduga digunakan para elite untuk memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Meski Andi Widjajanto telah membantah kabar tersebut, tokoh nasional DR. Rizal Ramli tetap meminta yang bersangkutan untuk menjelaskan data yang dirangkum oleh Lab-45.

Sebagaimana diberitakan Tempo, ada dua salinan kajian dari Lab-45. Pertama berjudul "Presiden Tiga Periode" dan kedua berjudul "Perubahan Konstitusi dari Masa Jabatan Kepala Pemerintahan".


Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu khawatir data ini memang ada dan digunakan para menteri juga elite koalisi untuk menyokong wacana penundaan pemilu. Apalagi teranyar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut mengklaim ada big data yang memperlihatkan kecenderungan rakyat ingin pemilu ditunda.

“Gubernur Lemhannas yang baru Andi Widjajanto harus diminta penjelasan soal big data Lab-45, yang jadi sumber hoax pejabat,” tegasnya kepada redaksi, Senin (14/3).

Bagi Rizal Ramli, para pejabat yang mengusung penundaan pemilu sudah salah kaprah dalam membaca atau memahami sebuah data. Apalagi memahami keabsahan data tersebut.

“Ini contoh halu tingkat dewa. Cuma ngerti sedikit istilah big data sudah siap nipu publik. Padahal advanced statistics, dynamic simulation aja ora ngerti,” sindirnya.

Jika benar rujukan mereka mengacu pada data Lab-45, maka Rizal Ramli menilainya sebagai sesuatu yang ironis. Sebab lembaga itu menggunakan angka yang sesuai konstitusi negara tapi tidak mencerminkan perilaku sesuai UUD 1945.

“Hasil kerjanya hoax big data, untuk khianati konstitusi dan amanah reformasi. Benar-benar kebablasan,” lanjutnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya