Pernyataan Luhut Mempertegas Ada Upaya TSM pada Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Klaim terbaru Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait isu penundaan pemilu dinilai memperjelas upaya-upaya terstruktur pemerintah memperpanjang masa jabatan presiden.

Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, dalam acara Bincang Buku Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi, yang diselenggarakan pada Sabtu (12/3).

Sosok yang kerap disapa Mita ini, telah menelusuri awal mula isu penundaan pemilu ini diungkap ke publik. Di mana sejak tahun lalu sudah muncul isu perpanjangan masa jabatan presiden yang dilandaskan pada kajian lembaga survei tentang tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo.

Tapi menurutnya, pernyataan terbaru Luhut malah memperjelas niat bulus oknum pendukung penundaan pemilu. Karena dinyatakan bahwa pemilih partai oposisi seperti Partai Demokrat, dan juga termasuk pemilih partai koalisi pemerintah seperti PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, setuju dengan penundaan pemilu.

"Seakan-akan dia membawa pemilih, padahal sebelumnya kata-kata itu tidak ada," ujar Mita.

Hingga saat ini, Mita melihat posisi mayoritas masyarakat sipil justru menolak adanya penundaan pemilu.

"Masyarakat sipil sudah mendorong, membuka petisi (tolak penundaan pemilu) dan lain-lain. Hanya saja yang belum itu turun ke jalan," katanya.

Akan tetapi, melihat alur dimunculkannya isu penundaan pemilu hingga sekarang ini, maka Mita menduga ada upaya yang sengaja disusun untuk menggolkan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Bahwa kita melihat ada upaya yang sebetulnya tidak masuk akal. Muncul kemudian hilang lalu muncul lagi. Dan alasannya utama ekonomi, kemudian berubah ada hasil survei," ucap Mita.

"Saya khawatir, karena melihat ada upaya sistematis yang dilakukan. Kemudian kalau kita melihat posisi ini, seperti ada upaya-upaya yang TSM, kami akhirnya membacanya seperti itu," tandasnya.