Berita

Ketua Harian Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

PAN Masuk Kabinet? Gerindra: Tergantung Penilaian Presiden, Dibutuhkan atau Tidak

RABU, 09 MARET 2022 | 13:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Gerindra tidak ambil pusing dengan kabar perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada akhir Maret tahun ini.

Gerindra memastikan tegak lurus dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan itu pada Jokowi.

Begitu disampaikan Ketua Harian Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3).


"Mengenai reshuffle kabinet, kita sebagai bagian dari koalisi pemerintah tentunya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden, karena ini adalah hak prerogatif dari presiden," kata Sufmi Dasco.

Semantara soal bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam kabinet, kata Dasco, itu semua juga merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

“Tergantung penilaian dari presiden, apa memang dibutuhkan atau enggak, itu aja," ujar Wakil Ketua DPR RI fraksi Gerindra ini.

Lebih lanjut, Dasco mengaku tidak mengetahui kapan waktu pasti perombakan Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Ia menegaskan, pihaknya hanya fokus pada optimalisasi kerja-kerja kementerian yang telah dipercayakan pada Gerindra.

"Kita sementara memang tidak cari tahu (kapan reshuffle), karena kita hanya fokus pada kementerian yang dipercayakan kepada kader Gerindra untuk terus kerja-kerja menjalankan visi misi Presiden," pungkasnya.

Berembus kabar Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada bulan Maret. Dikabarkan, PAN, yang notabene adalah partai koalisi pemerintah yang baru bergabung, akan mendapatkan jatah kursi menteri. 

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya