Berita

PAN Lampung gelar Konsolidasi Penguatan Saksi dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW)/Ist

Politik

Persiapan 2024, PAN Lampung Mulai Jaring Pencalegan Dini

SELASA, 01 MARET 2022 | 08:43 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

DPW PAN Provinsi Lampung menggelar Konsolidasi Penguatan Saksi dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (28/2).

Selain itu, PAN Lampung juga mendeklarasikan Pencalegan Dini beserta Badan Saksi Nasional sebagai ujung tombak perjuangan di hadapan seluruh pengurus DPW dan DPD 15 kabupaten kota.

"Seluruh kader diminta untuk mensosialisasikan pencalegan dini dari PAN Lampung, jadi sudah bisa daftar untuk nyaleg baik dari internal dan eksternal," kata Sekretaris DPW PAN Lampung, Ahmad Fitoni, dikutip Kantor Berita RMOLLampung.


Selain itu, lanjut Ahmad yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung ini, pihaknya juga meminta seluruh Ketua DPD se-Lampung untuk menyampaikan laporan persiapan verifikasi parpol.

"Kami melihat bagaimana kesiapan di bawah dari laporan ketua-ketua DPD. Agenda utamanya juga sosialisasi hasil rakornas," sambungnya.

Setelah ini, DPW akan fokus menyusun strategi untuk mengamankan suara pada Pilpres, Pileg, Pilkada 2024 untuk mencapai target pada Rakernas PAN.

Adapun rekomendasi Rakernas PAN salah satunya adalah memberikan wewenang penuh kepada Ketua Umum Zulkifli Hasan terkait langkah-langkah strategis dalam penentuan pasangan capres dan cawapres.

Selain itu, memutuskan bahwa PAN resmi bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Kemudian, menargetkan perolehan kursi PAN dalam Pemilu 2024 adalah 64 kursi DPR atau 11 persen dari total kursi di DPR.

Sementara itu, untuk tingkat DPRD provinsi, kabupaten/kota, minimal harus terisi setiap daerah pemilihan (dapil) minimal satu kursi per dapil.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya