Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Pengamat Beijing: Sanksi SWIFT Tidak Akan Mengguncang Ekonomi Rusia

SELASA, 01 MARET 2022 | 07:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Serangan militer Rusia ke Ukraina akhirnya berbuah sanksi dari AS dan Uni Eropa. Mereka telah memutuskan untuk menghapus bank-bank Rusia tertentu dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), yang menarik perhatian luas di China.

Dilaporkan bahwa banyak warga negara China di Rusia yang mengaku tidak mampu menggunakan Apple Pay dan Google Pay di toko-toko di negara itu. Kepanikan juga terjadi di antara beberapa perusahaan Rusia, mereka mulai khawatir tentang dampak potensial pada bisnis mereka dengan Rusia.

Namun, Mei Xinyu, rekan peneliti di Akademi Perdagangan Internasional dan Kerjasama Ekonomi Tiongkok dari Kementerian Perdagangan Tiongkok punya pandangan bahwa sanksi SWIFT tidak akan terlalu berdampak pada perekonomian Rusia.


“Selama kita melihatnya secara objektif dan tenang, tidak sulit untuk menemukan bahwa meskipun langkah ini pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi perekonomian Rusia, secara keseluruhan, itu tidak cukup untuk mengguncang seluruh perekonomian negara,” katanya, seperti dimuat Global Times, Senin (28/2).

“Bahkan ketika mereka mencoba untuk menggunakan atau memperluas sanksi keuangan, AS dan sekutu Eropa-nya juga pasti akan waspada terhadap konsekuensi yang luas dan tidak diinginkan dari langkah tersebut,” ujarnya.

SWIFT adalah platform transmisi informasi keuangan antar bank internasional yang paling penting, teraman dan paling nyaman. Ini menghubungkan lebih dari 11.000 lembaga keuangan dari lebih dari 200 negara dan wilayah.

Platform ini mengirimkan 1,8 miliar pesan setiap tahun dan menangani transaksi senilai sekitar 6 triliun dolar per hari. Ini juga terkait dengan Sistem Pembayaran Antar Bank Clearing House (CHIPS) AS.

Mei meyakini, pengusiran bank-bank Rusia tertentu dari SWIFT hanya akan berdampak terbatas. Selain itu, dalam jangka panjang, penerapan sanksi keuangan terhadap Rusia ini akan semakin mendorong negara-negara lain untuk mempercepat pembuatan informasi keuangan dan sistem penyelesaian pembayaran yang independen dari SWIFT.

AS bersama sejumlah negara Eropa kompak menendang Rusia dari SWIFT pada Sabtu (26/2) lalu, sebagai sanksi terkuat yang dijatuhkan sejauh ini terhadap invasi Vladimir Putin ke Ukraina.

Rusia telah mengambil langkah-langkah dalam beberapa tahun terakhir untuk menumpulkan trauma jika harus dihapus dari SWIFT.

Moskow mendirikan sistem pembayarannya sendiri, SPFS, setelah terkena sanksi Barat pada 2014 menyusul pencaplokan Krimea pada awal tahun itu. Saat ini SPFS memiliki sekitar 400 pengguna, menurut bank sentral Rusia.

Dua puluh persen transfer domestik saat ini dilakukan melalui SPFS, menurut Shagina, tetapi ukuran pesan terbatas dan operasi terbatas pada jam kerja.

Jika diputus dari SWIFT, Rusia masih punya alterna lain, yaitu Sistem Pembayaran Antar Bank Lintas Batas China, atau CIPS. Moskow juga dapat dipaksa untuk menggunakan cryptocurrency.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya