Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawa Soekarnoputri/Net

Politik

Megawati Harus Tegas kepada Petugas Partainya dan Parpol Koalisi untuk Tolak Penundaan Pemilu 2024

SENIN, 28 FEBRUARI 2022 | 16:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Untuk batalkan usulan penundaan Pemilu 2024, diperlukan ketegasan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Terutama ketegasan Mega terhadap para ketum parpol koalisi yang mendukung usulan penundaan pemilu.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, sikap PDIP sudah tampak jelas dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, yang secara nyata menolak pemilu untuk diundur.

Namun, hal tersebut sangat berbeda dengan pandangan sebagian ketum partai politik (parpol) koalisi yang menginginkan pemilu 2024 untuk diundur.


"Di sini sangat diperlukan ketegasan Megawati untuk turun tangan menyatakan dan memerintahkan secara tegas kepada petugas partai (Joko Widodo, red) untuk menolak penundaan Pemilu," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/2).

Karena, menurut Saiful, Megawati perlu menegaskan kepada petugas partainya, yakni Presiden Jokowi, bahkan juga kepada parpol koalisi, bahwa partainya menolak dengan tegas perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan menolak penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Saya kira perlu sikap tegas Megawati kepada segenap petugas partainya, bahwa PDIP menolak dengan tegas upaya perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024 mendatang," jelasnya.

"Hal tersebut sangat penting untuk menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi tidak dikuasai oleh mereka-mereka yang tidak sejalan dengan arahan partai pemenang pemilu yaitu PDIP," pungkas Saiful.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya