Berita

Ilustrasi penjual minyak goreng/Net

Politik

PP Himmah Dukung Satgas Pangan Panggil Seluruh Produsen Minyak Goreng

JUMAT, 25 FEBRUARI 2022 | 04:34 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) mendukung Satgas Pangan Polri memanggil produsen minyak goreng se-Indonesia.

Menurut Ketua Umum PP Himmah, Abdul Razak Nasution, hal ini terkait kelangkaan dan temuan beberapa penimbunan minyak yang ada di seluruh Indonesia.

Di antaranya temuan sebanyak 1,1 juta kg minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara, di Gudang PT. Salim Ivomas Pratama, dan penimbunan 9.600 liter di Serang, Provinsi Banten.


"Di saat rakyat dihadapkan dengan varian baru Omicron kesempatan pengusaha 'nakal' diduga bos PT SIMP Anthony Salim mengambil kesempatan dengan menimbun minyak di Deli Serdang demi kepentingan pribadi dan perusahaannya. Kita minta Satgas Pangan Polri memanggil dan memeriksa Anthony Salim, kalau perlu cabut sementara izin PT SIMP Tbk untuk memudahkan pemeriksaan" tegas Razak, melalui keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi, Kamis (24/2).

Selain itu, saat ini masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng. Bahkan kalaupun ada dengan harga yang tinggi.

Hal Ini, lanjut Razak, bertentangan dengan pernyataan Pemerintah yang akan menjamin ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga minyak goreng. Sebab, fakta di lapangan sangat berbeda.

Secara khusus Razak menyoroti bantahan manajemen PT SIMP yang mengklaim minyak goreng itu ditumpuk dan tak diedarkan ke pasar lantaran merugi dengan kebijakan satu harga yang ditetapkan pemerintah.

"Ini artinya PT SIMP tidak patuh dengan pemerintah dan telah diduga kangkangi Perpres No 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, hanya mementingkan keuntungan perusahaan di tengah sulitnya minyak goreng yang dibutuhkan masyarakat banyak," tutup Razak.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya