Berita

Ketua DPP PKB Bidang Luar Negeri, Luluk Nur Hamidah/RMOL

Politik

PKB Tolak Invasi Militer Rusia terhadap Ukraina

KAMIS, 24 FEBRUARI 2022 | 16:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi khusus pada Kamis pagi waktu Moskow (24/2) terhadap Ukraina. Rusia telah melancarkan serangan baik via udara dan darat.

Merespons hal itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan menolak tegas invasi militer Rusia terhadap Ukraina.

Ketua DPP PKB Bidang Luar Negeri, Luluk Nur Hamidah mengatakan, kekerasan berupa invasi militer bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan perdamaian abadi serta melanggar hukum internasional.


Ia menyerukan kepada seluruh pimpinan dunia agar berusaha keras Rusia segera menghentikan invasi militernya terhadap Ukraina.

Bagi PKB, para pemimpin dunia perlu mendorong PBB melakukan langkah cepat. Tujuannya, adalah untuk menghentikan serangan Rusia terhadap Ukraina.
Menurut Luluk, tindakan militer yang dilakukan Putin akan menciptakan kesengsaraan bagi kedua negara terutama rakyat Ukraina.

"Dan dapat dipastikan akan terjadi krisis kemanusiaan yang luar biasa melengkapi berbagai krisis kemanusiaan global yang sampai sekarang juga masih terus berlangsung," demikian penjelasan Luluk kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/2).

Lebih lanjut, Luluk mengatakan, invasi militer akan mendorong munculnya bahaya baru yang lebih besar dan berkelanjutan.

"PKB tidak bisa membayangkan terjadinya gelombang jutaan pengungsi yang akan membanjiri Eropa dan kawasan sekitarnya jika krisis ini tidak di akhiri dengan damai," terang Luluk.

Di mata Luluk, Rusia sebagai negara super power memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia. Seharusnya, Rusia tidak mengorbankan reputasinya sebagai penyeimbang dunia.

Luluk kemudian menguraikan, saat ini kondisi global sedang menghadapi masalah yang sama, yakni Pandemi Covid-19. Dengan demikian, Luluk berpendapat perlu kerja sama politik antara negara untuk mengakhiri Pandemi.

Secara teknis, dalam menghadapi tantangan dunia, antar negara berupaya melindungi negara berkembang dan kelompok rentan di dunia.

"Oleh karena itu, kami sangat menyayangkan serta mengingatkan Rusia agar jangan sampai memancing  perkara baru di tengah riak gelombang kepedihan mengakhiri pandemi Covid-19," tandas Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Secara khusus, Luluk meminta dukungan Jokowi melakukan langkah mencegah krisis lanjutan akibat invasi militer Rusia. Apalagi, sebagai Ketua G20, Jokowi pasti mampu terus mendorong cara-cara atau upaya non kekerasan untuk menghentikan invasi militer di Ukraina.

"Peperangan harus dihindari secara tegas dan bersama kita wujudkan dunia yang lebih berkepastian, lebih damai, lebih manusiawi dan adil untuk setiap orang," demikian pendapat Luluk.

Terakhir, ia meminta NATO agar menjaga jarak dan kepentingan serta menarik diri dari perbatasan. Tujuannya, tidak menjadi provokasi buruk bagi situasi Rusia-Ukraina.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya