Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/RMOL

Politik

Demokrat: Pemerintah Harus Fokus Pulihkan Ekonomi, Jangan Gaduh Tambahan Masa Jabatan Presiden

RABU, 23 FEBRUARI 2022 | 21:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Partai Demokrat meminta Pemerintah dan partai pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi secara serius dan bersungguh-sungguh.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, pihaknya tidak ingin pemerintah membuat gaduh.

Menurut Herzaky, dalam situasi pandemi Covid-19, dunia usaha membutuhkan kepastian dan ketenangan.


Peringatan Demokrat disampaikan merespons tentang suara tentang wacana penambahan masa jabatan presiden. Kata Herzaky, sebagai negara, Indonesia sudah memiliki konstitusi yang sudah mengatur Pemilu lima tahun sekali.

"Pemerintah, parlemen, dan KPU pun sudah sepakat Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Kepastian ini yang dibutuhkan oleh dunia usaha," jelas Herzaky, Rabu (23/2).

Herzaky mengingatkan agar pemerintah tidak membuat gaduh dengan berbagai usul tak perlu, apalgi yang mengarah pada pelanggaran konstitusi.

"Usulan menunda pemilu satu dua tahun ini kan membuat gaduh saja. Jadi ramai. Lalu, energi kita kembali habis buat perdebatan tidak perlu. Bukan fokus ke pemulihan ekonomi," terang Herzaky.

Ia mengaku bertanya-tanya apa motif dibalik wacana penambahan masa jabatan Presiden. Catatannya, hampir tiap bulan ada saja elemen pemerintah yang melontarkan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Motif alasannya pun sama yakni pemulihan ekonomi nasional.

"Pertanyaannya, apakah benar ini usulan pengusaha? Bulan lalu, ketika ditanya ke elemen pengusaha, tidak ada yang mengaku punya usulan itu. Ataukah, ada elemen pemerintah yang ingin sekali dapat perpanjangan masa jabatan?" pungkas Herzaky.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya