Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/RMOL

Politik

Demokrat: Pemerintah Harus Fokus Pulihkan Ekonomi, Jangan Gaduh Tambahan Masa Jabatan Presiden

RABU, 23 FEBRUARI 2022 | 21:30 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Partai Demokrat meminta Pemerintah dan partai pendukungnya fokus pada upaya pemulihan ekonomi secara serius dan bersungguh-sungguh.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, pihaknya tidak ingin pemerintah membuat gaduh.

Menurut Herzaky, dalam situasi pandemi Covid-19, dunia usaha membutuhkan kepastian dan ketenangan.


Peringatan Demokrat disampaikan merespons tentang suara tentang wacana penambahan masa jabatan presiden. Kata Herzaky, sebagai negara, Indonesia sudah memiliki konstitusi yang sudah mengatur Pemilu lima tahun sekali.

"Pemerintah, parlemen, dan KPU pun sudah sepakat Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Kepastian ini yang dibutuhkan oleh dunia usaha," jelas Herzaky, Rabu (23/2).

Herzaky mengingatkan agar pemerintah tidak membuat gaduh dengan berbagai usul tak perlu, apalgi yang mengarah pada pelanggaran konstitusi.

"Usulan menunda pemilu satu dua tahun ini kan membuat gaduh saja. Jadi ramai. Lalu, energi kita kembali habis buat perdebatan tidak perlu. Bukan fokus ke pemulihan ekonomi," terang Herzaky.

Ia mengaku bertanya-tanya apa motif dibalik wacana penambahan masa jabatan Presiden. Catatannya, hampir tiap bulan ada saja elemen pemerintah yang melontarkan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Motif alasannya pun sama yakni pemulihan ekonomi nasional.

"Pertanyaannya, apakah benar ini usulan pengusaha? Bulan lalu, ketika ditanya ke elemen pengusaha, tidak ada yang mengaku punya usulan itu. Ataukah, ada elemen pemerintah yang ingin sekali dapat perpanjangan masa jabatan?" pungkas Herzaky.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya