Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Nasdem/Net
Para perajin tempe dan tahu berencana mogok produksi pada 21-23 Februari 2022 mendatang lantaran harga kedelai meroket. Kedelai merupakan bahan baku utama pembuatan tempe tahu.
Naiknya harga kedelai di lapangan membuat pengrajin tahu dan tempe di berbagai daerah kelimpungan. Mereka protes dengan mengancam akan melakukan mogok produksi.
Untuk mengantisipasi hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Martin Manurung meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk bergerak cepat dalam mengantisipasi naiknya harga kedelai di lapangan.
"Harus diantisipasi dan dilakukan langkah-langkah yang tepat. Kami minta Kemendag dan jajarannya untuk aktif turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan," ujar Martin Manurung, Kamis (17/2).
Pengecekan dilakukan untuk memastikan apakah kenaikan harga ini karena komoditi kedelainya tidak ada di lapangan atau memang karena harga di global mengalami kenaikan. Sebab, mayoritas kedelai berasal dari impor.
"Komoditi ini (kedelai) dicek supply-nya seperti apa? Dicek juga masalahnya apa? Apakah ditingkat petani, ditingkat gudang atau ditingkat importir. Itu yang harus dicek oleh Kemendag," imbuhnya.
Martin menduga jangan-jangan barangnya atau kedelainya belum keluar dari gudang sedangkan permintaan di masyarakat meningkat. Sebab, jika kedelai di lapangan minim sedangkan permintaan meningkat maka harganya akan naik.
"Masalahnya di mana itu yang harus dijelaskan oleh Kemendag," katanya.
Prinsipnya, ujar Martin, kalau ada hambatan lakukan perbaikan dengan segera dan dibereskan dengan cepat, karena kedepan permintaan kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan, bukan hanya kedelai tetapi semua komoditi karena ekonominya memang sedang naik.
Ketua DPP Partai Nasdem ini berpesan kepada Kemendag agar yang dicek bukan hanya kedelai, minyak goreng tetapi produk-produk yang lain juga harus dicek karena permintaannya akan menaik sehingga perlu diantisipasi dari sekarang.
Jika perlu, politisi dari Sumatera Utara ini menyarankan agar melakukan koordinasi antara Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang ada.
"Perlu singkronisasi dengan kementerian lain. Disinilah peran Kementerian Koordinator untuk mempertemukan dan singkronisasi dengan Pergadangan, Perindustrian dan lainnya," demikian Martin.
