Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar/RMOL
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar serius mendaftarkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai calon peraih Nobel Perdamaian 2022. Cak Imin bahkan telah membentuk tim untuk menulis surat resmi kepada Parlemen Norwegia untuk mencalonkan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Cak Imin mengurai, NU-Muhammadiyah telah bertahun-tahun aktif berkontribusi melakukan upaya-upaya perdamaian, bantuan kemanusiaan dan advokasi secara internasional untuk membuat dunia lebih damai. Seperti membela dan memulihkan hak-hak kaum minoritas.
Lebih lanjut, NU melalui Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) telah memulai World Conference on Religion and Peace (WCRP). NU juga telah hadir mengupayakan penyelesian konflik Israel-Palestina dan Afghanistan.
NU juga mempelopori International Conference of Islamic Scholars (ICIS) dan International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISMIL).
Sementara Muhammadiyah juga telah bertahun-tahun aktif menjadi anggota International Counter Group (ICG) dan Center for Dialogue and Coorporation among Civilisations (CDCC).
Muhammadiyah telah bertahun-tahun berperan aktif dalam resolusi konflik di berbagai negara seperti konflik Moro dengan Pemerintah Filipina, Afrika Tengah, dan berbagai gerakan kemanusiaan lainnya seperti di Nigeria, Thailand, Myanmar, dan Palestina.
“NU-Muhammadiyah telah berjasa dan memainkan andil besar dalam memajukan dan mewujudkan narasi dan praktik Islam damai, Islam toleran (Islam Rahmatan Lil alamin dan Islam Washathiyah), tidak saja di tingkat Indonesia tetapi juga di tingkat global dalam berbagai forum internasional dan lembaga pendidikan Internasional,†kata Cak Imin di ruang presroom Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (16/2).
Lebih lanjut, dalam berbagai bentuk dan kegiatan, NU-Muhammadiyah telah memberi pengertian, memberi contoh, dan menularkan ajaran, nilai-nilai, dan praktik Islam damai dan Islam toleran kepada para warga negara, sarjana, pemuka agama dan pengambil kebijakan di negara-negara muslim seperti di Pakistan, Afganistan, Tunisia, Malaysia dan lainnya. Termasuk di dalamnya ajaran tentang hak-hak perempuan dan keseteraan kaum perempuan.
Selain itu, lanjut Cak Imin, NU-Muhammadiyah telah berjasa besar dalam memulihkan demokrasi dan hak asasi manusia tahun 1998; mengakhiri masa rezim otoriter Soeharto selama 30 tahun.
“NU-Muhammadiyah aktif dalam pengembangan Islam Nusantara dan Islam berkemajuan sebagai cara membendung berbagai gerakan-gerakan kekerasan yang mengatasnamakan Islam dan bertolak belakang dengan ajaran dan nilai nilai islam. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang memajukan Moderasi Beragama,†tegasnya.
Sejarah telah mencatat, para tokoh dan cendekiawan NU-Muhammadiyah telah ikut aktif menjadi penggerak dan pemrakarsa berbagai kebijakan publik dan UU yang menandai pulihnya sistem demokrasi dan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia. Di antaranya UU Hak Asasi Manusia, Penghapusan Diskriminasi kepada Etnis China, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, hingga UU Antikorupsi.
“NU-Muhammadiyah, sudah berjasa besar mengurangi dan menghapuskan sumber-sumber dan bibit-bibit kekerasan serta konflik (pencegahan radikalisasi dan deradikalisasi). Melalui ribuan unit pondok-pondok pesantren, dan sekolah-sekolah dasar-menengah, serta pendidikan tinggi, kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu terus menyemaikan Islam damai dan toleran," urainya.
"NU telah menyelenggarakan platform NU Online dan Islami.co. Sementara Muhammadiyah telah mengadakan IBTimes dan Maarif Institutes untuk membumikan nilai-nilai, ajaran dan praktik Islam damai, moderat, dan berkemajuan,†sambung Cak Imin.
Dalam konteks pembangunan global, NU-Muhammadiyah telah aktif ikut serta melaksanakan tujuan pembangunan global SDG 2030, yang harus dicapai hingga tahun 2030.
Selama lebih dari 70 tahun, NU-Muhammadiyah telah berjasa dalam menyediakan layanan pendidikan, layanan kesehatan dan dukungan kemanusiaan bagi mereka yang kurang mampu.
“Melalui pondok-pondok pesantren, rumah sakit-rumah sakit, dan sekolah-sekolah dasar hingga menengah serta pendidikan tinggi. Kedua organisasi tersebut telah membangun SDM Indonesia, kesetaraan hak-hak perempuan dan kemandirian sosial ekonomi Indonesia. Ini semua merupakan praktik yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030,†demikian Cak Imin.
