Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net

Politik

Terbuka, Masyarakat Bisa Pelototi Proses Fit and Proper Test Calon Anggota KPU dan Bawaslu di DPR

SENIN, 14 FEBRUARI 2022 | 12:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 dipastikan dilakukan secara terbuka untuk umum.

“Uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel,” ujar Ketua DPR RI, Puan Maharani, Senin (14/2).

Publik bisa menyaksikan jalannya fit and proper test melalui kanal-kanal informasi yang disiapkan DPR. Dia mengatakan, publik bisa memastikan seleksi dijalankan dengan profesional, transparan, dan pastinya dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat


“DPR RI senantiasa mengedepankan keterbukaan yang telah menjadi visi misi kami sejak dilantik pada 2019 lalu,” imbuhnya.

Komisi II sebelumnya telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan atau masukan melalui surat, telepon, hingga faksimile dan email.

“Setiap anggota Komisi II DPR RI akan mempertimbangkan masukan dari publik dalam pelaksanaan fit and proper test tanpa intervensi dari pihak manapun,” katanya.

Puan berharap proses ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan begitu, DPR RI dapat memberikan nama-nama anggota KPU dan Bawaslu terpilih terbaik untuk kemudian dilantik oleh presiden.

“Saya berharap, 7 nama calon anggota KPU dan 5 nama calon anggota Bawaslu yang akan terpilih nantinya memiliki integritas yang tinggi dan kapabilitas yang mumpuni sebagai penyelenggara Pemilu,” kata Puan.

“Setiap anggota KPU dan Bawaslu terpilih harus merupakan sosok yang tangguh, independen, dan setia kepada rakyat,” demikian Puan.

Masyarakat bisa mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan di kanal YouTube resmi Komisi II DPR RI.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya