Berita

Mantan menteri luar negeri era Megawati, Hassan Wirajuda/Repro

Politik

Hassan Wirajuda: Pernyataan Menhub BKS Perairan Kepulauan Riau dan Natuna Laut Internasional Cacat Berat

MINGGU, 13 FEBRUARI 2022 | 21:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mantan menteri luar negeri era Megawati, Hassan Wirajuda menyesalkan pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ihwal flight information region yang didelegasikan ke Singapura untuk 0-37 ribu kaki lantaran hal tersebut merupakan laut bebas.

Hassan Wirajuda menyesalkan sikap Budi Karya saat hadiri diskusi virtual Forum Insan Cita bertemakan Quo Vadis Perjanjian FIR Singapura-Indonesia, Minggu malam (13/2).

Dalam rilis yang dikeluarkan Menhub Budi Karya Sumadi (BKS), disebutkan bahwa pada tahun 1973 ICAO menetapkan batas FIR Singapura melingkupi sebagian ruang udara di atas perairan di sekitar kepulauan Riau dan Natuna.


Hal ini dimungkinkan, karena ruang udara di atas perairan di sekitar kepulauan Riau dan Natuna sesuai dengan hukum internasional masih merupakan laut bebas atau high seas dan ruang udara internasional.

Kemudian Menhub menuliskan sebelum pemberlakuan atau entry interforce dari UNCLOS 1982 di tahun 1994 perairan dan ruang udara yang melampaui 3 mil dari pulau-pulau Indonesia di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna bukan wilayah atau bagian dari perairan kepulauan Indonesia di mana terdapat hak berdaulat Indonesia.

Hassan mengatakan, pernyataan Menhub Budi Karya Sumadi tersebut menciderai Deklarasi Djuanda 1957 tentang negara kepulauan Indonesia.

Atas apa yang disampaikan Budi Karya, Hasan menilai cacat berat.

"Pernyataan ini menurut saya cacat dan cacat berat karena pernyataan seperti itu menegasi meng-undermind Deklarasi Djuanda 1957 dan UU 4/60 yang menegaskan klaim negara kepulauan kita itu undang-undang dan produk-produk hukum lainnya yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia sesudah itu sampai dengan 1994,” kata Hassan.

Dia menambahkan, menurut Menteri Perhubungan tahun 1994 merupakan hasil dari perundingan tentang negara kepulauan. Atas dasar itulah, ia mempertanyakan ihwal kedaulatan Indonesia di Laut Jawa dan perairan di atasnya yang notabene di antara beberapa pulau-pulau di kepulauan Indonesia.

Apalagi, kata Hassan, nyatanya Indonesia melaksanakan kontrol wilayah udara di atas laut Jawa atau di Indonesia Timur.

Ia mengaku heran mengapa yang dikulik hanya wilayah Natuna dan pulau-pulau di dalam perairan Natuna.  

"Karena dianggap batas laut 3 mil dari setiap Pulau Bukan 12 mil dari diukur dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar kita yang sepenuhnya menjadi kedaulatan kita saya keberatan dengan statement ini,” tegas Hassan menutup.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya