Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Menlu Hongaria Ingatkan UE: Sanksi Tidak akan Mempan untuk Rusia

SABTU, 12 FEBRUARI 2022 | 13:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Upaya dialog untuk mendapatkan penyelesaian perdamaian dalam krisis Ukraina harus tetap dilakukan, meskipun kelihatannya harapan untuk itu sangat tipis.

Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto mengimbau agar negara-negara melakukan pendekatan diplomasi untuk setiap masalah yang ada. Menurutnya, berinvestasi dalam diplomasi adalah hal yang dibutuhkan.

"Kita harus berinvestasi dalam diplomasi. Itu sebabnya kami mendesak Federasi Rusia dan sekutu Barat, negara-negara besar, negara-negara kuat, untuk tidak menyerah pada harapan penyelesaian damai. Berbicara satu sama lain. Saya ingin menggarisbawahi bahwa bagi kami, negara-negara Eropa Tengah yang agak kecil ini, bisa sangat berbahaya jika aksi kekerasan terjadi," katanya dalam sebuah wawancara dengan media lokal, seperti dikutip dari Euro News.


Dalam krisis Ukraina, ia menggarisbawahi bahwa negara-negara Eropa dan AS telah memperingatkan Moskow bahwa setiap serangan militer ke Ukraina akan memiliki konsekuensi "besar" bagi Rusia, termasuk sanksi ekonomi yang bersifat hukuman.

Namun, ia sendiri tidak sependapat mengenai sanksi ini. Menurutnya, tindakan menjatuhkan sanksi untuk Rusia "tidak berhasil", merujuk pada fakta bahwa Rusia telah dikenai sanksi Barat sejak 2014, saat dituding secara ilegal mencaplok wilayah Krimea dan mulai mendukung separatis di Ukraina timur.

“Jika Anda melihat sanksi itu sendiri, itu adalah kegagalan. Itu tidak berhasil," katanya. Perdagangan antara Jerman dan Federasi Rusia justru telah meningkat sejak sanksi diberlakukan.

Sanksi UE, yang harus disetujui oleh semua negara anggota, telah diperbarui secara berkala sejak 2014. Sanksi terakhir diperpanjang pada Januari.

Sanksi UE tersebut membatasi bank dan perusahaan Rusia tertentu untuk mengakses pasar modal primer dan sekunder UE; melarang lembaga keuangan Rusia menerima bentuk bantuan keuangan dan perantara tertentu; dan melarang impor, ekspor atau transfer tidak langsung dari semua materi yang berhubungan dengan pertahanan.

"Jika kita berbicara tentang sanksi lebih lanjut, mutlak diperlukan untuk melihat analisis yang jujur ​​tentang dampak sanksi yang telah ada. Ini menurut saya," katanya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Sisingamangaraja XII dan Cut Nya Dien Menangis Akibat Kerakusan dan Korupsi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:13

Firman Tendry: Bongkar Rahasia OTT KPK di Pemkab Bekasi!

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:40

Aklamasi, Nasarudin Nakhoda Baru KAUMY

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:23

Bayang-bayang Resesi Global Menghantui Tahun 2026

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:05

Ridwan Kamil dan Gibran, Dua Orang Bermasalah yang Didukung Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:00

Prabowo Harus jadi Antitesa Jokowi jika Mau Dipercaya Rakyat

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:44

Nasarudin Terpilih Aklamasi sebagai Ketum KAUMY Periode 2025-2029

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:15

Pemberantasan Korupsi Cuma Simbolik Berbasis Politik Kekuasaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 21:40

Proyeksi 2026: Rupiah Tertekan, Konsumsi Masyarakat Melemah

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:45

Pertumbuhan Kredit Bank Mandiri Akhir Tahun Menguat, DPK Meningkat

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:28

Selengkapnya