Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Menlu Hongaria Ingatkan UE: Sanksi Tidak akan Mempan untuk Rusia

SABTU, 12 FEBRUARI 2022 | 13:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Upaya dialog untuk mendapatkan penyelesaian perdamaian dalam krisis Ukraina harus tetap dilakukan, meskipun kelihatannya harapan untuk itu sangat tipis.

Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Szijjarto mengimbau agar negara-negara melakukan pendekatan diplomasi untuk setiap masalah yang ada. Menurutnya, berinvestasi dalam diplomasi adalah hal yang dibutuhkan.

"Kita harus berinvestasi dalam diplomasi. Itu sebabnya kami mendesak Federasi Rusia dan sekutu Barat, negara-negara besar, negara-negara kuat, untuk tidak menyerah pada harapan penyelesaian damai. Berbicara satu sama lain. Saya ingin menggarisbawahi bahwa bagi kami, negara-negara Eropa Tengah yang agak kecil ini, bisa sangat berbahaya jika aksi kekerasan terjadi," katanya dalam sebuah wawancara dengan media lokal, seperti dikutip dari Euro News.


Dalam krisis Ukraina, ia menggarisbawahi bahwa negara-negara Eropa dan AS telah memperingatkan Moskow bahwa setiap serangan militer ke Ukraina akan memiliki konsekuensi "besar" bagi Rusia, termasuk sanksi ekonomi yang bersifat hukuman.

Namun, ia sendiri tidak sependapat mengenai sanksi ini. Menurutnya, tindakan menjatuhkan sanksi untuk Rusia "tidak berhasil", merujuk pada fakta bahwa Rusia telah dikenai sanksi Barat sejak 2014, saat dituding secara ilegal mencaplok wilayah Krimea dan mulai mendukung separatis di Ukraina timur.

“Jika Anda melihat sanksi itu sendiri, itu adalah kegagalan. Itu tidak berhasil," katanya. Perdagangan antara Jerman dan Federasi Rusia justru telah meningkat sejak sanksi diberlakukan.

Sanksi UE, yang harus disetujui oleh semua negara anggota, telah diperbarui secara berkala sejak 2014. Sanksi terakhir diperpanjang pada Januari.

Sanksi UE tersebut membatasi bank dan perusahaan Rusia tertentu untuk mengakses pasar modal primer dan sekunder UE; melarang lembaga keuangan Rusia menerima bentuk bantuan keuangan dan perantara tertentu; dan melarang impor, ekspor atau transfer tidak langsung dari semua materi yang berhubungan dengan pertahanan.

"Jika kita berbicara tentang sanksi lebih lanjut, mutlak diperlukan untuk melihat analisis yang jujur ​​tentang dampak sanksi yang telah ada. Ini menurut saya," katanya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya