Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani/RMOL

Politik

Komisi III DPR ke Pemerintah: Jangan Melulu Minta Didengar, tapi Dengarkan Juga Suara Rakyat

JUMAT, 11 FEBRUARI 2022 | 16:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta lebih banyak mendengar suara rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Termasuk soal gejolak penolakan masyarakat Wadas, Purworejo terkait penambangan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener agar tidak mengedepankan tindakan represif dalam menghadapi warga.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani yang ikut kunjungan kerja ke Desa Wadas kemarin.


"Komisi III meminta jajaran pemerintahan terkait mengembangkan pola komunikasi pembangunan yang partisipatif, dua arah dalam merealisasikan pembangunan Bendungan Bener, Puworejo,” ucap Arsul Sani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/2).

“Tidak hanya minta rakyat menengar, tapi juga rakyat didengar,” tegasnya.

Selain itu, legislator dari Fraksi PPP ini juga menamabahkan agar pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendengarkan aspirasi warga.

"Kita minta gubernur betul-betul mendengarkan warganya yang menolak dan memcari solusi tengah yang lebih bisa diterima,” tutupnya.

Dalam kunjungan ke Desa Wadas, Komisi III DPR RI menemukan fakta bahwa wilayah Desa Wadas tidak termasuk ke dalam bagian proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Bener.

"Desa Wadas bukan wilayah proyek strategis nasional Bendungan Bener," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya