Berita

Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Soal Dugaan Rangkap Jabatan, Kemendagri Harus Periksa Dokumen Gibran Rakabuming Raka

JUMAT, 11 FEBRUARI 2022 | 00:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pasal 77 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berpotensi menuai perdebatan terkait rangkap jabatan seorang kepala daerah.

Merujuk pada kasus Walikota Surakarta (Solo) Gibran Rakabuming yang diduga melakukan rangkap jabatan perlu didalami secara serius oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara Ismail Hasani ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/2).


Pandangan Ismail menyikapi isu rangkap jabatan Gibran Rakabuming yang masih menjadi komisaris di perusahaannya

Ismail menyampaikan, pada penjelasan Pasal 77 UU 23/2014 ini cenderung memicu perdebatan. Sebab, disebutkan menjadi pengurus suatu perusahaan adalah bila kepala daerah secara sadar dan/atau aktif sebagai direksi dan komisaris suatu perusahaan.

Menurut Ismail. tafsir dari pasal itu bermacam-macam. Apakah Gibran sadar bahwa dia masih menjabat atau tidak. Bisa jadi Gibran memang sudah tidak menjabat seperti disampaikan ke beberapa pernyataan media.

"Tetapi kalau indikatornya dokumen tertulis akta dan SK Kemenkum HAM misalnya dan di situ masih ada nama ya itu formally dia masih aktif karena dia tercatat sebagai komisaris tapi apakah dia aktif menjalankan perusahan itu atau tidak itu yang debatable,” jelasnya.

Dia meminta kepada pihak Kemendagri untuk menindaklanjuti temuan masyarakat mengenai rangkap jabatan Gibran Rakabuming. Langkah Kemendagri itu perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan terkait jabatan Gibran.

"Mendagri harus mengklarifikasi ini agar tidak terus menerus menjadi polemik, sehingga itu tidak merugikan mas gibran sendiri,” katanya.

Pihaknya mengatakan, langkah tegas Kemendagri perlu dilakukuan agar memperjelas status Gibran sebagai Walikota Solo maupun komisaris di perusahaannya sendiri.

"Kalau tidak ada proses verifikasi saya kira akan terus menjadi perdebatan,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya