WALHI: Jokowi Tidak Serius Selesaikan Masalah Kebakaran Hutan

Pemerintahan Joko Widodo dipandang tidak serius dalam menangani masalah kerusakan hutan dan lingkungan, salah satunya kasus kebakaran hutan.

Pandangan ini terungkap dalam sebuah diskusi virtual (09/02) yang berjudul Kerusakan Lingkungan Hidup, Kerugian Negara, dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu (9/2).

Direktur Kampanye WALHI, Hadi Pramono menyatakan berdasarkan pengalaman organisasinya dalam berbagai kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, pemerintah tidak serius menyelesaikan.

“(Pemerintah) tidak serius dalam melindungi masyarakat dalam menghadapi bencana ekologis yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, yang diakibatkan pemberian izin terhadap hutan dan lahan di Indonesia oleh pemerintah sendiri,” demikian kata Hadi.

Hadi kemudian mengulas bukti penanganan kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Padahal dampak kebakaran hutan di Sumsel jelas berdampak hingga ke propinsi tetangga seperti Lampung, Jambi, dan Bengkulu.

Meski demikian, pemerintah terkesan tidak serius dalam melakukan kasasi. Ia heran dengan langkah pemerintah, padahal masyarakat Sumatera Selatan sudah memberikan dukungan.

Bukan itu saja, Hadi menjelaskan bahwa WALHI juga sudah menyiapkan banyak barang bukti. Akibatnya negara harus menerima putusan pengadilan yang tidak adil karena teramat kecilnya denda. Denda yang diputuskan pengadilan hanya kurang dari 1 persen dari tuntutan.

Selain itu menurut Hadi, ketidak seriusan pemerintah terjadi juga dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

Ia menceritakan pengalamannya, kala itu masyarakat menggugat pemerintahan Jokowi, dan kemudian dimenangkan oleh pengadilan.

“Hanya sayang sekali sampai detik ini pemerintah belum ada respons untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut," keluh Hadi.