Tidak Ingin Hak Masyarakat Dirampas, PBNU Instruksikan PCNU Purworejo Dampingi Warga Wadas

Insiden kekerasan yang berujung penangkapan 66 warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo disoroti oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, setelah pihaknya menyimak laporan dari Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Bener dan PCNU Purworejo, PBNU meminta pemerintah mengutaman pendekatan dialog dalam menyelesaikan masalah.

Kata Gus Fahrur, pola dialog humanis yang mengedepankan musyawarah akan menghindarkan cara-cara kekerasan. PBNU juga mengimbau kepada semua pihak agar tetap mengedepankan semangat persaudaraan dan kemanusiaan.

Menyikapi penolakan warga Wadas terhadap tambang andesit, Gus Fahrur meminta pemerintah pusat dan daerah lebih serius bekerja untuk meyakinkan masyarakat.

Dijelaskan Gus Fahrur, upaya pemerintah meyakinkan masyarakat sangatlah penting, jika memang pemerintah memprioritaskan proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Bener.

"Dan kemaslahatan bagi masyarakat umum, serta memastikan tidak ada potensi kerusakan lingungan hidup dan sumber daya alam," demikian kutipan sikap PBNU (9/2).

Gus Fahrur menjelaskan, pihaknya secara khusus meminta PCNU Purowrejo melakukan langkah strategis untuk menjaga situasi masyarakat agar tetap kondusif.

Sebagai penutup, PBNU memastikan akan terus memantau perkembangan dan mendampingi warga Wadas. Tujuannya, untuk mengawal agar tidak terjadi perampasan hak masyarakat.

"Memastikan tidak terjadinya perampasan hak-hak masyarakat dan terpenuhinua keadilan bagi masyarakat," demikian sikap tertulis PBNU yang ditandatangani oleh Ahmad Fahrur Razi sebagai Ketua dan Abdul Qodir selaku Wakol Sekretarsi jenderal PBNU.

Atas permintaan banyak pihak, polisi akhirnya membebaskan seluruh warga yang ditangkap. Baik Kapolda dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan tidak ada kekerasan yang dilakukan aparatnya.

Ganjar bahkan langsung mendatangi Desa Wadas dan bertemu warga setempat.