Ketua Pansus PCR DPD, Fahura Idris/Net
Panitia Khusus (Pansus) PCR DPD RI mengundang Ekonom Senior Faisal Basri dan Direktur Nagara Institute Akbar Faizal dalam lanjutan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta.
Pemanggilan itu dilakukan untuk mendalami adanya dugaan konflik kepentingan dalam bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR).
Ketua Pansus PCR DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, kedua tokoh itu diundang terkait penelitian, investigasi dan informasi yang mereka miliki terkait dugaan penyimpangan kebijakan PCR yang membebani publik.
Secara khusus, Fahira mengaku DPD ingin menggali bagaimana transparansi dan akuntabilitas serta isu konflik kepentingan.
Fahira menceritakan, paparan kedua tokoh itu komprehensif. Bahkan data dan fakta yang diutarakan sangat membantu kerja Pansus DPD.
“(Paparannya) Sangat bermanfaat untuk membantu kerja-kerja Pansus dalam melakukan identifikasi, klarifikasi, merumuskan peta substansi persoalan dan memformulasikan rekomendasi,†ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (9/2).
Menurut Fahira, salah satu alasan DPD RI membentuk Pansus PCR adalah untuk mengonfirmasi dan mengumpulkan bukti kuatnya keyakinan publik yang menduga ada kejanggalan.
Artinya masyarakat menduga penyelenggaraan alat kesehatan termasuk PCR dalam praktiknya sarat dengan konflik kepentingan di mana pejabat penentu kebijakan terafiliasi pada korporasi penyedia alat kesehatan.
DPD RI, dikatakan Fahira tidak ingin isu dugaan bisnis PCR tidak menjadi bola liar. Sebawagi wakil rakyat, DPD ingin membuat forum yang tepat, sesuai Pasal 22 D UUD 1945.
“Pansus PCR DPD RI menjadi forum yang tepat untuk mendalami persoalan kebijakan PCR di Indonesia, khususnya dari segi tarif, transparansi dan akuntabilitas serta sejauh mana keterlibatan pejabat publik dalam bisnis PCR yang sejatinya menyangkut hajat hidup orang banyak,†pungkas Fahira Idris.
