Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi/Net
Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyampaikan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Jenderal Dudung perlu diproses lebih lanjut.
Menurutnya, Jenderal Dudung kerap offside dalam menyampaikan pernyataannya tentang radikalisme.
"Secara implisit setelah menjabat KSAD, Dudung memang tampak getol cawe-cawe pada urusan radikalisme, intoleransi itu. Ini sesuatu yang tak pernah dilakukan secara frontal oleh Andika maupun para kepala staf sebelumnya,†kata Khairul kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/2).
Dia menambahkan, adanya pemanggilan yang dilakukan Puspomad terhadap Koalisi Ulama Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA) bermakna penting bagi TNI.
Sebab, KUHAP APA melaporkan dugaan penistaan agama yang dilakukan KSAD Jenderal Dudung. Sikap Puspomad itu, kata Khairul Fahmi menjadi salah satu bukti upaya menerapkan visi dan misi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pada hukum.
Dalam pandangan Khairul Fahmi, dengan langkah Puspomad itu akan dapat dipastikan bahwa seluruh peran dan fungsi TNI dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Dan tentu saja Andika harus menunjukkan kinerja bagus dlm implementasi agenda prioritasnya dalam setahun ini,†katanya.
Pihaknya mengaku ragu kasus tersebut akan berujung pada pengadilan.
"Apakah pemanggilan-pemanggilan itu akan sampai pada penyidikan atau bahkan peradilan? Saya meragukan. Ini paling banter sekadar cubitan aja,†imbuhnya.
Ia berharap kedepan Jenderal Dudung lebih berhati hati dalam menyampaikan pernyataan. Kata Khairul Fahmi, lebih baik Jenderal Dudung fokus pada Tupoksi sebagai orang nomor satu di Matara Angkatan Darat.
"Kita berharap setelah ini Dudung jadi lebih berhati-hati dan fokus pada tupoksi KSAD,†demikian Khairul.
