Bagi Firli Bahuri, Pers Adalah Saudara Seperjuangan dalam Perang Badar Melawan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menganggap pers sebagai pilar ke-4 demokrasi sangat dibutuhkan oleh republik ini dalam menghadapi hingga menyelesaikan ragam permasalahan bangsa, salah satunya perilaku koruptif dan kejahatan korupsi yang telah berurat akar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai komandan lembaga antirasuah, Firli melihat peran dan andil pers sangat nyata. Itu terbukti saat insan pers menyampaikan pemberitaan seputar kasus serta penanganan korupsi yang dilakukan KPK. Bahkan, isu korupsi seringkali dijadikan headline atau top isu dalam rating media massa.

Oleh karenanya, kata Firli tak berlebihan jika insan pers memiliki andil teramat penting dalam segenap daya dan upaya KPK bersama segenap elemen negara, untuk membentuk peradaban dan budaya antikorpsi di Indonesia.

“Perlu dicatat, KPK senantiasa memandang insan media layaknya saudara seperjuangan dalam perang badar melawan korupsi di Indonesia, bersama-sama menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan bangsa, negara dan rakyat Indonesia dalam menangani kejahatan kemanusiaan ini meski dalam ruang lingkup berbeda,” kata Firli kepada wartawan dalam rangka HPN 2022, Rabu (9/2).

Sama halnya dengan rekan-rekan jurnalis yang terpanggil sebagai pewarta di tanah air, profesi sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi adalah panggilan hati dan jiwa yang dirasakan oleh segenap insan KPK.

Sebagai pilar ke-4 demokrasi, pers sebagai kontrol sosial yang baik dan telah mewarnai jagad demokrasi di republik ini.  Jauh lebih itu, kata Firli seiring perjalanan waktu, pers memberikan andil nyata dalam mewujudkan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Perlu dicatat, ruh demokrasi sejatinya adalah keterbukaan dan transparansi yang seyogianya menjadi energi untuk terus menggelorakan semangat demokrasi. Disinilah salah satu peran besar pers, yakni ikut memonitor dan menjaga transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan sistem tata kelola pemerintahan agar selalu baik, untuk menutup peluang atau celah terjadinya korupsi,” demikian Firli.