Berita

Kondisi di Wadas saat penangkapan sejumlah aktivis/Net

Publika

Wadas, Membongkar Topeng Jahat Pemimpin Pencitraan

Oleh: Ahmad Khozinudin*
RABU, 09 FEBRUARI 2022 | 12:10 WIB

PROYEK oligarki meminjam tangan penguasaan, telah merampas hak rakyat. BPN 'menjadi martir' Proyek Pembangunan Waduk Bener berdasarkan Perpres 109/2020 Tentang perubahan ke 3 atas Perpres 3/2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional.

Untuk dalih pengamanan pengukuran tanah, ribuan aparat kepolisian 'menyerbu' Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo hari ini, Selasa (8/1).

Aparat melakukan penyisiran desa (swiping) dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit, untuk persiapan pembangunan waduk bener. Aparat juga mengejar beberapa warga Wadas.


Ganjar yang digadang-gadang mau nyapres, ternyata tak membela rakyatnya di Purworejo. Kalau rakyat Jawa Tengah saja diabaikan, apalagi rakyat di luar Jawa Tengah?

Gubernur yang rajin pencitraan naik sepeda ini menyebut ada kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas, Purworejo. Ganjar membela aparat dengan mengatakan bahwa polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ganjar meminta warga tidak menyikapi serbuan aparat polisi secara berlebihan. Ganjar mengklaim semua akan berjalan aman dan kondusif.

Kondusif? Kondusif bagi oligarki yang akan mengerjakan proyek? Membangun tambang? Sementara rakyat? Yang diteror ribuan aparat? Yang tersudut, berkumpul di masjid? Yang sejumlah warganya ditangkap? Yang aspirasinya menolak proyek dibungkam? Iitukah yang disebut kondusif ?

Kalau hanya pengukuran, kenapa libatkan ribuan aparat? Gabungan Polri-TNI hingga satpol PP? Kalau pengukuran lahan, kenapa rakyat desa tidak dilibatkan? Bukankah mereka yang lebih tahu batas-batas? Yang lebih tahu ada tanaman dan bangunan apa saja?

Ini sudah penyalahgunaan kekuasaan. Aparat penegak hukum, yang semestinya mengayomi dan melindungi rakyat, telah disalahgunakan untuk menteror dan menakut-nakuti rakyat. inikah, model kekuasaan aku Pancasila?

Baru untuk proyek bendungan saja, rakyat sudah dibungkam. Apalagi untuk proyek IKN?

Kenyataannya, pemimpin yang sok merakyat dibuka aibnya dalam kasus ini. Ganjar, tak peduli kepada rakyatnya di Jawa Tengah, apalagi mau ngurusi Indonesia.

Jokowi juga tak peduli rakyatnya kesusahan, yang penting fokus pada proyek percepatan pembangunan nasional. Yang penting proyek, terserah proyek nanti mangkrak atau nirfungsi seperti bandara Kertajati.

Utang Budi kepada investor politik, diduga kuat menjadi sebab keharusan munculnya berbagai proyek. Tujuannya adalah proyeknya itu sendiri, bukan pada manfaat proyek.

Sementara rakyat, dikorbankan demi melayani kerakusan oligarki. Hak rakyat atas tanah mereka sendiri, dirampas atas dalih proyek percepatan nasional.

Wadas, adalah bukti kongkrit, betapa pemimpin pencitraan tidak pernah memikirkan rakyat. Mereka, hanya berbusa saat kampanye, tapi menganggap remeh rakyat setelah berkuasa.

Penulis adalah sastrawan politik

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya