Berita

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama/Net

Politik

Haris Pertama Bantah KNPI Buat Poling Dukung KPK Tangkap Koruptor e-KTP

RABU, 09 FEBRUARI 2022 | 02:39 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) membantah pihaknya membuat sebuah poling KNPI yang mendukung KPK tangkap koruptor Ektp.

Dalam beberapa hari ini beredar jajak pendapat kontroversial yang mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI).

Poling yang memanfaatkan platform situs polingkita.com tersebut menulis, "DPP KNPI dukung KPK tangkap Puan, Ganjar dan yasona dikasus Ektp"


Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menduga, poling tersebut dibuat untuk menjatuhkan nama DPP KNPI yang saat ini banyak dibicarakan masyarakat akan kepedulian saat turun ke bawah membantu masyarakat yang kesulitan akibat pandemi Covid-19.

“Beredarnya polling tersebut merupakan fitnah yang keji terhadap DPP KNPI. Kami menduga ada pihak yang bermain ingin menjatuhkan nama organisasi,” tegas Haris, Selasa (8/2).

Haris mengutip pernyataan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu yang membantah telah melindungi Puan Maharani dalam kasus megakorupsi e-KTP.

“Karena sudah jelas Ibu Puan tidak terbukti terlibat. KPK juga tidak menemukan indikasi dalam kasus tersebut kepada Puan. Oleh karena itu sudah clear. Jangan digoreng lagi,” tutup Haris.

Sementara itu, Ketua Bidang Pemilu DPP KNPI Himawan Probo Pamungkas menambahkan, pihak yang membuat poling tersebut sengaja ingin membuat kegaduhan.

"Itu ulah oknum yang sengaja membuat gaduh. Patut diduga motifnya politisasi isu untuk kepentingan kelompoknya," ujar  Himawan.

Menurut Himawan, DPP KNPI hanya akan membuat poling berdasarkan kajian data dan bukan mengolah-olah isu. Dia mencurigai poling tersebut dibuat oleh kelompok yang selama ini sering membawa-bawa nama DPP KNPI untuk mencapai ambisi politiknya.

Poling tentang "DPP KNPI Dukung KPK Tangkap Puan, Ganjar dan Yasona Di Kasus E KTP", dibuat pada (06/02) pukul 12.57 WIB. Poling ini memiliki opsi jawaban Setuju, Tidak Setuju dan Abstain, dan sudah menerima ribuan suara.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya