Pernyataan Kerap Inkonsisten, Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Politik Tangani Covid-19

Pemerintah diminta segera membenahi komunikasi politiknhya terkait upaya penanganan virus corona baru (Covid-19). Saran itu merespons sikap pemerintah membuka pintu asing saat menerapkan PPKM level 3.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan, dirinya sebenarnya tidak heran dengan sikap pemerintah pusat menangani Covid-19. Sebab, sejak awal pandemi, Neni mengamati kebijakan pemerintah kerapkali inkonsisten.

Neni berpendapat, kebijakan pemerintah membuka pintu asing saat menerapkan PPKM level 3 adalah bentuk pernyataan paradoks.

"Juga menunjukkan bahwa ada kepentingan di dalamnya. Padahal, kepentingan apapun mestinya keselamatam warga negara dan jiwa manusia harus diprioritaskan," demikian kata Neni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/2).

Lebih lanjut Neni mengkonfirmasi bahwa manajemen risiko pemerintah dalam menghadapi krisis Covid-19 tidak dipersiapkan secara matang. Akibatnya, yang terjadi adalah ketidaktegasan pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam menangani Covid-19.

Dalam pandangan Neni, seharusnya beberapa kebijakan yang ditetapkan tidak terkesan tumpang tindih antarsatu kebijakan dengan kebijakan yang lainnya.

Menurut Neni, pernyataan paradoks di tengah situasi pandemi Covid-19 harus segera dibenahi. Dengan demikian, narasi dan strategi komunikasi publik dapat disusun dengan tepat dan efektif.

"Sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, menumbuhkan kepercayaan dan memberikan rasa aman," pungkas Neni.