Berita

Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Aher Prasetiyani/Net

Politik

Antisipasi Omicron, PKS: Gak Cukup Larang Lansia Keluar Rumah

SENIN, 07 FEBRUARI 2022 | 21:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk melakukan langkah antisipatif yang jelas untuk menekan penyebaran varian baru Covid-19 Omicron yang tingkat penularannya sangat cepat dengan hanya sekadar mengeluarkan imbauan kepada lansia untuk tidak keluar rumah.

Begitu yang disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Aher Prasetiyani dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang meminta agar lansia jangan keluar rumah di tengah bahaya penyebaran Omicron yang menghantui tanah air, Senin (7/2).

Menurutnya, saat ini masyarakat membutuhkan bahasa positif yang menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi tantangan puncak  gelombang ketiga Covid-19.


"Sosialisasi dan informasi tentang peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta percepatan pencapaian target vaksinasi tentu lebih menenangkan daripada info larangan lansia keluar rumah,” tegas Netty.

Sebab, lanjut Netty, sejak awal pandemi, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tinggal di rumah saja, apalagi untuk lansia dengan penyakit penyerta adalah hal yang sudah dipahami.

"Tentunya kita tidak ingin masyarakat berpresepsi ada ancaman kondisi buruk di balik himbauan tersebut,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar menjelaskan  percepatan target vaksinasi untuk lansia dan anak-anak di bawah 12 tahun; termasuk capaian target vaksinasi di daerah yang masih belum memenuhi minimal 70 persen target dosis lengkap.

"Prediksi pemerintah tentang puncak gelombang ketiga harus  sudah diikuti dengan kesiapsiagaan rumah sakit dan segala infrastruktur penunjangnya.  Bagaimana langkah antisipasi dalam menghadapi  kondisi terburuk? Bagaimana kesiapan obat-obatan, ranjang rawat, tenaga medis? Hal inilah  yang perlu dijelaskan pada masyarakat secara terbuka,” demikian Netty.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya