Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

PKS Ingin Presiden Jokowi Jadi Contoh Teladan Disiplin Prokes

MINGGU, 06 FEBRUARI 2022 | 14:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Untuk itu, Jokowi harus mulai menghindari kunjungan ke daerah agar tidak terjadi lagi kerumunan massa, seperti saat kunjungan ke Danau Toba beberapa waktu lalu.

"Pemerintah harus menjadi contoh penegakan disiplin prokes dengan menghentikan sementara kegiatan offline kenegaraan, seperti kunjungan kerja,” ujar anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/2).


Politisi PKS ini mengatakan bahwa pemerintah perlu meminimalisir dan menghindari adanya kerumunan dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Sebab penyebaran varian Omicron terbilang cepat dan dikhawatirkan membahayakan bagi masyarakat maupun presiden itu sendiri.

"Rapat dan pertemuan dapat dilakukan secara online, sementara kegiatan kunjungan atau inspeksi lapangan diminimalisir hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak,” sambungnya.

Netty Aher mengingatkan pemerintah terkait penyebaran Omicron yang cukup tinggi di Indonesia dengan tidak menganggap sepele masuknya varian tersebut, meski tingkat kematiannya cukup rendah.

"Ancaman gelombang ketiga dengan varian Omicron jangan dianggap sepele agar kita tidak menyesal karena kehilangan aset SDM bangsa yang berharga seperti para pejabat negara, anggota legislatif atau ASN,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya