MUI: Kehilangan Legitimasi, Kebijakan PPKM Harus Ditinjau Ulang

Kerumunan warga yang terjadi imbas kunjungan kerja (Kunker) Presiden Joko Widodo di Danau Toba, Sumatera Utara turut disorot oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Ikhsan Abdullah berpendapat, seharusnya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) segera ditinjau ulang. Alasannya, kondisi saat ini sudah tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) ini, saat ini imunitas bangsa Indonesia sudah semakin baik. Sebab, pemerintah selama ini berhasil melakukan program vaksinasi tahap satu dan dua.

"Kebijakan PPKM saat ini sangat tidak efektif untuk kembali diterapkan, karena disamping masyarakat sudah jenuh dan terlalu lama hidup dengan kekosongan pandemik," demikian pendapat Ikhsan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (5/2).

Ia menilai, masyarakst sudah tidak sabar lagi ingin kembali hidup normal dan melakukan aktivitas, seperti menghidupkan lagi kegiatan ekonominya.

Bahkan, Katib Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, kebijakan PPKM sudah kehilangan legitimasi, karena perilaku  pejabat negara yang tidak menghiraukan social distancing.

"Presiden menerapkan kebijakan baru yang menetapkn Covid-19 sebagai endemic dan tidak lagi sebagai pandemi," pungkas Ikhsan.