Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR, Imam Santoso Ernawi/Rerpro
Target pertama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah direncanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Yakni, dimulai pertengahan tahun 2022 ini.
Kepala Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR, Imam Santoso Ernawi menjelaskan, mulai 2019 hingga akhir Desember 2021 kemarin pihaknya telah merampungkan desain wilayah inti IKN.
"Di tahun 2020 kita melakukan desain yang lebih lengkap untuk kawasan inti, jadinya kita bisa menyelesaikan sampai akhir 2021 yang lalu," ujar Imam dalam jumpa pers virtual yang diselenggarakan kanal Youtube FMB9 pada Rabu (2/2).
Imam menjelaskan, desain kawasan inti IKN itu didapat dari proses yang dilakukan sejak akhir 2019 silam. Di mana saat itu Presiden Joko Widodo meminta PUPR untuk menyiapkan desain kawasan inti IKN di Kaltim.
Alhasil, lanjut Imam, PUPR menyelenggarakan sayembara desain IKN Kaltim yang diikuti oleh sekitar 750-an pendaftar. Setelah disaring, didapat sebanyak 370 desain untuk diuji oleh tim juri.
"Lalu melalui tim juri kita rekomendasikan lima yang terbaik. Kemudian kita sampaikan ke Bapak Presiden (Jokowi), dan akhirnya diarahkan ada pemenang sayembara yaitu pemenang pertama, kedua, dan ketiga," imbuhnya.
Karena itu, Imam menegaskan bahwa pihaknya sampai hari ini sudah siap untuk memulai pembangunan fisik kawasan inti IKN. Dia menyebutkan beberapa infrastruktur sudah bisa dimulai pembangunannya.
"Kita menyiapkan antisipasi kalau segera dimulai pelaksanaan fisik. Kami siapkan beberapa desain antara lain berupa
basic desain untuk bangunan utama atau super prioritas seperti bangunan-bangunan monumental, termasuk istana dan beberapa kementerian," paparnya.
Maka dari itu, Imam menegaskan bahwa PUPR sebenarnya sudah bisa memulai lelang pengadaan barang dan jasa mulai awal tahun ini. Hanya saja, dia masih mempertanyakan sumber anggaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur di IKN ini.
Dari PUPR sendiri, disebutkan Imam, asumsi paling kritis pembangunan infrastruktur super prioritas harus sudah dimulai pada awal semester 2-2022, apabila ingin selesai di 2024.
"Semakin cepat semakin baik. Namun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu ketersediaan alokasi dananya, di kementerian mana atau badan otorita?" tegasnya.
"Kemudian kesiapan lahan, dan yang ketiga bagaimana skema pengadaan barang dan jasanya yang kira-kira memakan waktu dua bulan," demikian Imam.
