Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Survei Trust Indonesia: 69 Persen Masyarakat Tak Tahu Pilkada Diundur

SENIN, 31 JANUARI 2022 | 14:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Lembaga survei Trust Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat popularitas dan elektabilitas partai politik serta tokoh nasional yang berpeluang menjadi calon presiden 2024.

Dalam hasil surveinya, tercatat sebanyak 69,6 persen masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pemilu kepala daerah tahun 2022 dan tahun 2023 diundur pada tahun 2024 mendatang.

"Kita lihat di sini ternyata sebagian besar responden belum tahu bahwa pemilukada 2022 dan 2023 akan ditarik ke 2024, meski demikian responden ternyata setuju dengan penundaan tersebut. 69,6 persen tidak tahu,” ucap peneliti Trust Indonesia Azhari Ardinal di Hotel Hilton Double Tree, Jalan Pegangsaan, Jakarta Pusat, Senin (31/1).


Selain itu, responden juga ditanyai terkait setuju atau tidaknya pemilukada diundur ke tahun 2024 mendatang. Hasilnya, mayoritas responden menyetujui pilkada diundur.

“67,8 persen setuju diundur ke 2024 dan yang tidak setuju sebanyak 32,2 persen,” tandasnya.

Survei dilakukan secara offline dalam rentang waktu 10 hari pada 3-12 januari 2022. Jumlah responden 1.200, menggunakan metode multistage sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83persen pada tingkat kepercayaan 95persen. Dilakukan in depth interview dengan metode face to face di 34 provinsi terpilih sebanyak 120kabupaten/kota.

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat popularitas, kedisukaa dan elektabilitas parpol serta tokoh nasional yang berpeluang menjadi capres 2024. Serta mengetahui preferensi masyarakat Indonesia terhadap parpol dan capres di 2024. Kemudian mengetahui alasan utama yang mempengaruhi preferensi masyarakat Indonesia dalam menentukan pilihan politik.

Dan juga mengetahui pandangan masyarakat tentang berbagai masalah fundamental di bidang sosial, ekonomi dan politik serta kebijakan-kebijakan pemerintah.


Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya