Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Survei Trust Indonesia: 69 Persen Masyarakat Tak Tahu Pilkada Diundur

SENIN, 31 JANUARI 2022 | 14:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Lembaga survei Trust Indonesia merilis hasil survei terkait tingkat popularitas dan elektabilitas partai politik serta tokoh nasional yang berpeluang menjadi calon presiden 2024.

Dalam hasil surveinya, tercatat sebanyak 69,6 persen masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pemilu kepala daerah tahun 2022 dan tahun 2023 diundur pada tahun 2024 mendatang.

"Kita lihat di sini ternyata sebagian besar responden belum tahu bahwa pemilukada 2022 dan 2023 akan ditarik ke 2024, meski demikian responden ternyata setuju dengan penundaan tersebut. 69,6 persen tidak tahu,” ucap peneliti Trust Indonesia Azhari Ardinal di Hotel Hilton Double Tree, Jalan Pegangsaan, Jakarta Pusat, Senin (31/1).


Selain itu, responden juga ditanyai terkait setuju atau tidaknya pemilukada diundur ke tahun 2024 mendatang. Hasilnya, mayoritas responden menyetujui pilkada diundur.

“67,8 persen setuju diundur ke 2024 dan yang tidak setuju sebanyak 32,2 persen,” tandasnya.

Survei dilakukan secara offline dalam rentang waktu 10 hari pada 3-12 januari 2022. Jumlah responden 1.200, menggunakan metode multistage sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83persen pada tingkat kepercayaan 95persen. Dilakukan in depth interview dengan metode face to face di 34 provinsi terpilih sebanyak 120kabupaten/kota.

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat popularitas, kedisukaa dan elektabilitas parpol serta tokoh nasional yang berpeluang menjadi capres 2024. Serta mengetahui preferensi masyarakat Indonesia terhadap parpol dan capres di 2024. Kemudian mengetahui alasan utama yang mempengaruhi preferensi masyarakat Indonesia dalam menentukan pilihan politik.

Dan juga mengetahui pandangan masyarakat tentang berbagai masalah fundamental di bidang sosial, ekonomi dan politik serta kebijakan-kebijakan pemerintah.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya