Status Badan Otorita dan Mekanisme Penunjukan Langsung Kepala IKN Harus Dibatasi Waktu

Mekanisme penunjukan langsung kepala badan otorita IKN oleh presiden masih menjadi perdebatan dan menimbulkan spekulasi publik sejak UU IKN disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin merespon perdebatan terkait kontraversi UU IKN tersebut dengan meminta agar status badan otorita mekanisme pemilihan Kepala IKN baru hanya diberlakukan sementara.

"Kedua ketentuan ini tentu harus segera dikondisikan dengan kaidah-kaidah yang konstitusional setelah aktifitas IKN telah berjalan normal. Mungkin lebih tepatnya kita menyebutnya sebagai tim ad hock yang bertugas membangun dan menata IKN," kata Sultan melalui keterangan resminya, Minggu (30/1).

Menurutnya, adanya ketentuan dengan kaidah konstitusi untuk status badan otorita IKN perlu dilakukan demi terpenuhi hak-hak demokrasi dan konstitusi. Serta tentu saja untuk menghindari peluang KKN dan bias kepentingan elit tertentu.

"Masa berlakunya bisa lima tahun depan atau bisa diperpanjang sesuai kebutuhan," imbuhnya.

Sultan sangat menghormati kinerja dan keputusan DPR RI yang telah mengesahkan RUU IKN, namun dirinya tak menampik bahwa DPD RI juga mengapresiasi upaya gugatan yang dilayangkan oleh beberapa tokoh masyarakat dan Civil Society terhadap UU IKN.

"Jika berpeluang diperbaharui, sebaiknya segera kita perbaiki bersama, termasuk kedua hal yang saya sampaikan tadi, dan tentu masih terdapat beberapa hal yang penting untuk kita sepakati bersama terutama terkait skema pembiayaan," demikian Sultan.