Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal kebijakan ekspor bahan mentah minerba. Dia menginginkan kegiatan tersebut dihentikan secara bertahap.
Pasalnya, Jokowi melihat kegiatan ekspor minerba Indonesia sudah lama terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Sehingga, negara sebenarnya sudah lama merugi.
"Saya kira sudah tidak ada, sudah tidak zamannya lagi, yang sejak zaman VOC kita selalu mengekspor bahan-bahan mentah, yang nilai tambahnya dinikmati oleh negara lain," ujar Jokowi secara virtual dalam acara pengukuhan kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2021-2026 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/1).
Maka dari itu, Jokowi memandang bahan mentah minerba, termasuk batubara sudah seharusnya diolah di dalam negeri atau melalui skema hilirisasi.
Menurutnya, dengan hilirisasi maka minerba yang dimiliki Indonesia memiliki nilai tambah, dan juga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat, serta bisa menghemat devisa.
"Kita sudah membuktikan bahwa dengan hilirisasi, nilai tambah di dalam negeri itu sangat besar," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi memaparkan sebuah contoh konkret dari hilirisasi bahan mentah, misalnya nikel. Katanya, hilirisasi nikel sejak tahun 2015 sudah memberi dampak yang signifikan dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan.
"Ekspor besi baja di tahun 2021 mencapai 20,9 miliar dolar AS, kira-kira Rp 300 triliun, meningkat dari sebelumnya hanya 1,1 miliar dolar AS di tahun 2014. Dari Rp 15 triliun kemudian meloncat kepada Rp 300 triliun, itu karena peningkatan nilai tambah di dalam negeri," paparnya.
Oleh sebab itu, Jokowi menekankan bahwa masalah yang sering dia sampaikan ini diharapkan tidak hanya nikel saja yang disetop. Karena tahun ini, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berencana menyetop ekspor bauksit.
Kemudian di tahun-tahun selanjutnya akan menyetop ekspor tembaga, timah, hingga emas.
"Tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan mentah. Tahun 2022 ini saya kira kita bisa mencapai, ekspor khusus untuk nikel ini bisa mencapai 28 hingga 30 miliar dolar AS. Berarti sudah kira-kira Rp 420 triliun, itu perkiraan," demikian Jokowi.
