Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

Pasien Covid-19 Jakarta Meningkat, PKS Desak Pemerintah Bayar Tagihan Klaim RS

JUMAT, 28 JANUARI 2022 | 23:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Angka Bed Occupancy Rate (BOR) perawatan Covid-19 meningkat hingga 45 persen di DKI Jakarta. Saat ini angka penambahan kasus harian pada Jumat (28/1) mencapai 9.905. Jumlah ini terus meningkat dalam beberapa hari terakhir dengan peningkatan mulai 3.000-an kasus, 7.000-an kasus harian.

Hal ini menjadi kekhawatiran banyak kalangan terkait menyebarnya varian baru Covid-19 Omicron dan meminta pemerintah untuk waspada.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, salah satu bentuk kewaspadaan adalah kesiapan sarana prasarana perawatan, obat-obatan, oksigen, ventilator termasuk operasional untuk tenaga kesehatan.


Mufida mengingatkan pemerintah masih ada masalah tunggakan klaim RS untuk penanangan Covid-19 pada tahun 2020. Tunggakan ini dikhawatirkan memengaruhi kesiapan RS seiring meningkatnya kasus harian Covid-19 dan meningkatnya BOR.

Ia meminta pemerintah meringankan beban RS dengan menyelesaikan kewajiban jelang potensi adanya gelombang ketiga serangan Covid-19.

Menurut Mufida, pada saat angka BOR meningkat, maka otomatis kebutuhan operasional RS meningkat.

"Pemerintah wajib selesaikan tunggakan bayar klaim RS, khususnya tahun 2020. Harus dicarikan solusinya untuk meringankan beban saat BOR terus meningkat," ungkap Mufida, Jumat (28/1)

Mufida berharap segera ada langkah konkret merespons beberapa indikator kenaikan kasus dan perawatan Covid-19 di rumah sakit.

Salah satu indikator pemerintah serius menyikapi meningkatnya BOR adalah melakukan langkah pengetatan.

"Kebijakan PTM 100 persen dan kebijakan WFO bisa dikaji ulang untuk kembali PTM terbatas dan WFH sesuai dengan kondisi wilayah masing masing,” katanya.

Khusus untuk mengurangi tingkat keterisian RS, Mufida menyetujui agar kasus konfirmasi positif tanpa gejala dan gejala ringan bisa dilakukan isolasi terpusat atau isolasi mandiri dengan meningkatkan layanan telemedicine dan pantauan fasyankes terhadap pasien isoman.

Ia tetap meminta masyarakat tidak panik namun tetap waspada dan tingkatkan Prokes. Disiplin ketat prokes yang mulai mengendur harus dikuatkan kembali.

"Perlu juga disiapkan pusat isolasi terpusat bagi tanpa gejala dan gejala ringan agar tidak menulari anggota keluarga yang rumahnya tidak standar untuk isolasi mandiri,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya