Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/RMOL
Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditarget tercapai pada tahun 2030 dikejar pemerintah Indonesia dengan menjalankan komitmennya dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, pemerintah menjadikan momentum Presidensi G20 tahun 2022 sebagai langkah untuk menjalankan kebijakan publik yang akuntabel, terutama pada masa krisis pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menuturkan, pemerintah mempunyai prioritas utama dalam pemulihan di masa pandemi ini adalah masyarakat yang berjuang untuk mempertahankan mata pencahariannya.
"Komitmen Indonesia sangat jelas, yakni agar kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik," ujar Airlangga dilansir laman Kemenko Perekonomian, Kamis (27/1).
Oleh karena itu, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah menjalin kerjasama dengan Lembaga Audit untuk menjalankan tata kelola yang baik dalam masa yang dilanda krisis sekarang ini.
"Untuk pertama kalinya dalam sejarah G20, Supreme Audit Institutions dari negara-negara anggota G20 bertemu dan membahas bagaimana tema
recover stronger dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan yang mendorong visi strategis ke depan dalam kerangka kerja untuk meningkatkan tata kelola di situasi pasca pandemi dan juga untuk mencapai target SDGs" ungkapnya.
Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, Supreme Audit Institutions dapat memiliki dampak substansial dalam mengembangkan negara yang efektif, membangun demokrasi, dan yang paling penting adalah kepercayaan pada masyarakat.
Menurutnya, peranan auditor merupakan penguji kebijakan yang membawa dampak lebih besar untuk kepentingan publik, terutama untuk mencapai pemulihan ekonomi dan mendorong transformasi.
Maka dari itu, Airlangga mengatakan bahwa hal itu sejalan dengan tujuan global SAI untuk memainkan peran kunci dalam membuat perbedaan bagi kehidupan warga negara.
Namun untuk selanjutnya, kata Airlangga, SAI harus mengambil peran sebagai mitra Pemerintah dalam aspek memastikan dan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik, serta efektivitas program dan kebijakannya.
Kolaborasi antara Pemerintah dan SAI akan berperan penting dalam mendorong efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan administrasi publik dan pelayanan publik. Sebab, SAI juga memainkan peran strategis dalam kontribusinya pada implementasi program SDGs secara konsisten selama pandemi.
"Seperti yang kita semua pahami, implementasi agenda SDGs di tahun 2030 menjadi semakin mendesak, karena itu kita perlu mempertahankan fokus untuk menghindari dampak pandemi yang berkepanjangan dan multidimensi," demikian Airlangga.
