Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman/Net

Politik

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, Benny K Harman: Ini Strategi untuk Menyentuh Kasus Utama

KAMIS, 27 JANUARI 2022 | 07:26 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi menggunakan istilah operasi tangkap tangan (OTT) bukanlah sebuah kemunduran. Ini merupakan sebuah strategi penindakan yang tepat kepada para pelaku kejahatan korupsi di tanah air.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, bahkan meyakini KPK tak akan kehilangan taji dalam upaya menangkap para koruptor meski tak lagi menggunakan istilah OTT.

"Dengan perubahan tersebut, hendaknya tidak mematikan langkah dan semangat KPK untuk gunakan OTT sebagai metode menjaring para pelaku korupsi," ujar Benny, Rabu (26/1).


Benny menambahkan, tak ada perbedaan signifikan antara istilah 'OTT' dan 'tangkap tangan'. Istilah baru tangkap tangan merupakan pintu masuk untuk menelusuri kasus korupsi lebih dalam.

"Tangkap tangan itu metode atau cara untuk menangkap pelaku tindak pidana utamanya suap menyuap. Namun, bukan itu tujuannya. Itu hanya pintu masuk untuk masuk lebih dalam, lebih jauh untuk menyentuh kasus utamanya (case building). Itu yang kita minta KPK, jangan berhenti di operasi tangkap tangan," papar Waketum Partai Demokrat ini.

Karena itulah Benny yakin KPK tetap bertaji meski tak lagi gunkan istilah OTT.

"Tidak (akan kehilangan taji). KPK sekarang mau mengubah strategi penindakan, dimulai dari daerah lalu ke pusat. Karena korupsi sekarang sudah migrasi dari pusat ke daerah. Strategi penindakan mulai dari pinggiran itu sudah cocok sekali," demikian Benny K Harman.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya