Berita

Ilustrasi Ibukota Negara baru di Kaltim/Net

Politik

Pakar Hukum Tata Negara: UU IKN Berpotensi Direvisi Setelah 2024

RABU, 26 JANUARI 2022 | 13:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Setelah Pemilu 2024 mendatang, Undang-undang Ibukota Negara (UU IKN) berpotensi mengalami nasib seperti UU Pemilu yang direvisi setiap lima tahun sekali, seiring berjalannya dinamika politik yang akan terjadi ke depan.

Hal itu disampaikan pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, menyinggung ihwal undang-undang IKN akan diubah oleh pemimpin setelah era Jokowi, Rabu (26/1).

Menurutnya, jika setiap undang-undang diubah terus menerus maka Indonesia tidak akan pernah memiliki sebuah kebijakan yang paten dengan jangka waktu yang lama.


"Kalau saya sih sama persis dengan undang-undang Pemilu, jadi setiap lima tahun itu diubah. Konsekuensinya kita dapat apa? Kita tidak akan pernah punya sistem pemilu yang mapan,” ucap Andi Sandi.

Andi menambahkan, peluang UU IKN untuk direvisi oleh pemerintahan selanjutnya akan terjadi jika pemerintahan dan parlemen pada 2024 memiliki kontrak politik yang tidak sejalan dengan pemerintahan sebelumnya.

"Tetapi kalau ditanya, terbuka enggak kemungkinan untuk diubah, ya terbuka. Karena itu kayak diberikan cek kosong kepada DPR dan presiden silakan mereka mengisi,” imbuhnya.

Andi menegaskan, seharusnya pemerintah dan parlemen merancang undang-undang mendasar untuk menetapkan sebuah undang-undang itu bersifat permanen tidak boleh diubah meski pemerintahan berganti.

“Hal-hal yang mendasar itu jangan terlalu sering diubah, harusnya ada beberapa undang-undang, ketentuan, dibatasi untuk tidak terlalu sering diubah.
Kalau saya konfigurasi politik pasca-2024 ya mungkin berubah, ketika itu diubah bisa saja mereka berhak mengusulkan,” jelasnya.

Andi mengingatkan, ada hak masyarakat juga untuk menguji undang-undang itu dengan mengajukan uji materi ke MK.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya