Berita

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil/Ist

Politik

Ketimbang Ahok, Ridwan Kamil Lebih Layak Jadi Kepala Otorita IKN

SELASA, 25 JANUARI 2022 | 12:45 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wacana penunjukkan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) diapresiasi banyak tokoh di Jabar.

Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon, Junaedi mengatakan, sebagai orang Sunda tentunya sangat mendukung putra terbaik Jabar menjadi Kepala Otorita IKN. Walaupun dalam pembahasannya di DPR RI, Fraksi PKS merupakan satu-satunya fraksi yang menolak pemindahan IKN baru tersebut.

Di mata politikus PKS senior di Kabupaten Cirebon tersebut, sosok Ridwan Kamil merupakan yang paling ideal untuk memimpin Kepala Otorita IKN dibandingkan dengan calon lainnya seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.


"Jadi untuk Kepala Otorita IKN baru, mangga itu kewenangan dari Presiden Jokowi, dan sebagai orang Sunda tentunya mendukung Ridwan Kamil karena background arsitek dan banyak kelebihan lainnya,” kata Junaedi kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (25/1).

Presiden Jokowi menyiratkan sosok kepala IKN yang diinginkannya bukan hanya mempunyai kemampuan arsitek dan berlatar belakang kepala daerah. Ada sejumlah persyaratan lain yang juga harus dipenuhi.

Seperti memiliki jaringan global juga punya pengalaman bekerja dengan developer, pun mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro.

Menurut Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencana Kota Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, sejumlah kriteria yang disampaikan oleh Jokowi sepertinya mengarah kepada sosok Ridwan Kamil. Terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jabar yang penuh kompleksitas.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya