Berita

Komisioner Pemantauan Komnas HAM, Muhammad Choirul Anam/Net

Politik

Terima Laporan Migran Care, Komnas HAM Segera Kirim Tim ke Rumah Bupati Langkat

SENIN, 24 JANUARI 2022 | 15:47 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kasus keberadaan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin, telah sampai ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komas HAM). Dugaan adanya perbudakan modern ini dilaporkan ole Migrant Care ke Komnas HAM, Senin (24/1).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Komnas HAM akan segera memeriksa kerangkeng manusia yang ditemukan saat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu. Komnas HAM akan mengirim tim ke Sumatera Utara pada pekan ini.

"Atas aduan ini kami akan segera kirim tim ke sana, ke Sumatera Utara, terus juga berkomunikasi dengan berbagai pihak. Minggu ini bisa kirim tim ke sana," ujar Komisioner Pemantauan Komnas HAM, Muhammad Choirul Anam, di gedung Komnas HAM, Senin (24/1).


Ditambahkan Choirul, laporan ini harus segera ditindaklanjuti karena sudah ada bukti pendukung yang diberikan Migrant Care.

"Semakin cepat akan semakin baik karena ini jelas ada penjaranya, ada orangnya, dan ada jumlah orangnya. Makanya kami segera respons ini dengan baik," tambahnya.

Temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat itu diungkap Migrant Care setelah menerima laporan dari masyarakat.

"Berdasarkan laporan yang diterima Migrant Care, di lahan belakang rumah bupati tersebut, ditemukan ada kerangkeng manusia yang dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya mengalami eksploitasi," terang Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, melalui keterangannya, Minggu (23/1).

Menurut Anis, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan.

"Ini merupakan praktik perbudakan modern," tegasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya